Banda Aceh, KPonline – Provinsi di ujung Barat Indonesia, Aceh, siap ambil bagian dalam pembentukan Ormas oleh buruh dan rakyat yang rencananya akan dideklasikan pada 1 Mei 2016. Pernyataan ini disampaikan Sekretaris Perda KSPI Aceh Habiby Insuen, usai menghadiri pertemuan Federasi Afiliasi KSPI terkait rencana pembentukan dan deklarasi Ormas, Rabu (6/4/2016).
Dalam pertemuan yang dihadiri afiliasi KSPI se-Provinsi Aceh seperti FSPMI, Aspek Indonesia, dan PGRI, sebagian besar peserta sangat optimis Ormas ini nantinya bisa memberikan konstribusi yang besar bagi kepentingan kaum buruh. Apalagi, rencana pendirian ormas ini sudah dibicarakan cukup lama.
“Bahkan sudah menjadi keputusan Rakerna IV KSPI yang diselenggarakan di Jakarta,” kata Habiby.
Selanjutnya, pria yang juga menjadi Ketua DPW FSPMI Aceh ini menjelaskan, buruh tidak boleh alergi terhadap politik. Dengan begitu, pada akhirnya mereka dapat mempengaruhi kebijakan.
Begitu antusiasnya, sebagian peserta bahkan meminta deklarasi ormas tidak menunggu lama.
“Kalau perlu hari ini juga langsung didedklarasikan.”
Selanjutnya, Habiby menyoroti banyaknya kebijakan yang merugikan para pekerja. Dia mengambil contoh masalah jaminan sosial dan upah, yang tidak ada rasa keadilan didalamnya. Masalah BPJS Kesehatan, hingga saat ini belum ada peningkatan yang berarti dari sisi pelayanan. Terkait upah, aspirasi kaum buruh agar PP No. 78 Tahun 2015 dicabut juga tidak didengar.
Apabila buruh dan rakyat memiliki alat politiknya sendiri, yang dalam hal ini baru berupa Ormas, maka upaya untuk memperjuangkan kebijakan yang lebih baik akan menjadi efektif. Apalagi buruh adalah kelompok yang relatif terorganisir. Mereka memiliki suara, yang bisa dimaksimalkan untuk kepentingan kita dan rakyat Indonesia.
Habiby menjelaskan, dari 23 Kab/Kota yang ada di Provinsi Aceh, saat ini 10 Kab/Kota yang sudah siap menjadi bagian dari Ormas buruh dan rakyat. Dia optimis, dalam beberapa bulan kedepan, jumlah tersebut akan bertambah dan tidak menutup kemungkinan, Ormas ini nantinya akan memiliki struktur di seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. (*)
