2 Alasan Mengapa IMF – Bank Dunia Sebaiknya Tunda Pelaksanaan Sidang Tahunan di Bali

2 Alasan Mengapa IMF – Bank Dunia Sebaiknya Tunda Pelaksanaan Sidang Tahunan di Bali
Salamuddin Daeng

Jakarta, KPonline – Menurut Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng, setidaknya ada 2 alasan mengapa sidang tahunan IMF – Bank Dunia di Bali pada 8 hingga 14 Oktober 2018 harus ditunda. Kedua alasan tersebut, dijabarkan oleh Salamuddin Daeng dalam sebuah tulisan yang diterbitkan rmol.co (5/10/2018).

Terkait dengan pekaksanaan didang tahunan IMF – Bank Dunia, beberapa serikat buruh tergabung dalam Gerakan Rakyat Menentang IMF – WB. Gerakan ini, pada intinya menyatakan ketidaksetujuannya atas pelaksanaan sidang tahunan tersebut. Lebih jauh lagi, gerakan ini menegaskan bahwa IMF – Bank Dunia tidak dibutuhkan oleh Indonesia, bahkan dunia.

Bacaan Lainnya

Berikut tulisan Salamuddin Daeng, dilansir dari rmol.co.

Pertama; Alasan Kemanusiaan

Seluruh dunia tahu Indonesia sedang ditimpa bencana bertubi tubi. Seluruh dunia juga tahu betapa respon Pemerintah dalam menangani korban bencana dan dampak bencana amat sangat lamban, dan kemampaun dalam menghadapi bencana sangat lemah baik dari sisi keuangan, peralatan, dan tenaga manusia.

Ribuan orang masih tertimbun dalam bumi dan reruntuhan gempa Palu. Puluhan ribu orang sedang merenggang nyawa, kelurangan obat obatan, air bersih dan makanan, dan menunggu uluran tangan pemerintah. Bala bantuan yang datang tak sebanding dengan kebutuhan masyarakat. Bahkan untuk sesuap makanan ada yang menjarah ditengah ketakutan ditangkap aparat.

Korban gempa Lombok tak kalah menderita. Ratusan ribu orang masih mengungsi di tenda tenda darurat di Lombok dan Sumbawa karena gempa masih terus terjadi. Hidup di dalam tekanan trauma yang mendalam tanpa ada penanganan yang memadai dari Pemerintah. Bantuan Rp 50 juta untuk setiap rumah yang rusak berat belum direalisasikan oleh pemerintah.

Komunitas internasional sampai kebingungan, mempertanyakan bagaimana cara membantu korban gempa di Palu dan Lombok. Mereka menyaksikan dari media sosial betapa dahsyatnya kedua gempa ini, dan betapa menderitanya korban gempa.

Rupanya pemerintah tidak memiliki infrastruktur yang memadai dalam menjawab solidaritas internasional atas bencana gempa ini. Pemerintah juga tidak berterus terang tentang masalah yang dihadapi kepada rakyat dan kepada komunitas internasional.

Kedua; Kondisi Ekonomi Indonesia yang Tengah Sekarat.

Ekonomi Indonesia tengah sekarat, bunga Uutang Pemerintah terancam tak terbayarkan, utang baru pemerintah sulit diperoleh dikarenakan masalah nilai tukar rupiah yang rontok. Indonesia berada satu kontingen krisis bersama Turki dan Argentina dikarenakan defisit neraca eksternal yang bersifat permanen.

Bahkan Menjelang pertemuan IMF dan di depan mata lembaga keuangan internasional itu sendiri, mereka menyaksikan rupiah rontok dengan cepat dalam minggu minggu menjelang pertemuan IMF.

Seharusnya rupiah menguat menjelang pertemuan lembaga keuangan multilateral yang paling berpengaruh ini, namun yang terjadi sebaliknya. Pelaku pasar boleh jadi tidak menganggap penting pertemuan IMF tersebut, dan tidak melihat ada hubungannya dengan mengatasi krisis keuangan Indonesia.

Sementara IMF tidak dalam kapasitas dapat menangani masalah keuangan dan moneter yang dihadapi Indonesia. Bagi IMF reformasi ekonomi Indonesia sudah selesai, reformasi sektor keuangan Indonesia sudah selesai dan tidak ada urgensinya ikut campur dan apalagi memberikan bantuan keuangan.

Tentu IMF tidak mau mempertaruhkan kredibilitasnya. IMF tahu persis bahwa Indonesia tidak memiliki kemampuan keluar dari jebakan krisis dan pelemahan curency. IMF tidak mungkin mau menanggung malu. Melakukan pertemuan di sebuah negara dan di depan mata mereka negara tersebut ekonominya runtuh.

Kedua hal tersebut di atas cukup menjadi alasan bagi IMF untuk menunda pertemuan akbar di Bali. Mengingat pertemuan anual meeting ini menelan biaya yang sangat besar.

Karena ini bukan pertemuan biasa, ini agenda akbar luar biasa. Bayangkan saja pertemuan ini akan menghadirkan sebanyak 12.000 sampai 15.000 orang, dengan 3.500 delegasi resmi dari 189 negara anggota, sekitar 1.000 media, dan lebih dari 5.000 peserta yang terdiri dari para CEO swasta, komunitas perbankan, akademisi, parlemen dan LSM. Ini pesta akbar, bukan agenda biasa!

Mau taruh dimana muka mereka berpesta pora, menghabiskan anggaran triliunan rupiah, dilayani dayang dayang, sementara di sebelah mereka mayat mayat bergelimpangan, bau luka dan nanah, jerit tangis penderitaan korban gempa dan puing puing reruntuhan ekonomi Indonesia. Malu kali. [***]

Pos terkait