Kuala Lumpur,KPonline – Akhirnya Anwar Ibrahim ditunjuk oleh Raja Malaysia sebagai Perdana Menteri (PM) ke 10 setelah kebuntuan politik mewarnai negara itu usai pemilu 19 November lalu.
Pelantikan Anwar sebagai PM ke-10 akan digelar Kamis (24/11) sore waktu setempat. Seperti dilansir The Star dan Malay Mail, Kamis (24/11/2022), Pengawas Rumah Tangga Kerajaan Malaysia, Ahmad Fadil Shamsuddin, menyatakan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah telah menyetujui penunjukan tersebut.
“Setelah mempertimbangkan pandangan-pandangan Yang Mulia Penguasai Melayu, Yang Mulia telah memberikan persetujuan untuk menunjuk Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10 Malaysia,” demikian pernyataan Istana Negara Malaysia.
Diketahui bahwa Pasal 40 ayat 2(a) dan Pasal 43 ayat 2(a) pada Konstitusi Federal Malaysia mengatur soal wewenang Raja Malaysia untuk menunjuk Perdana Menteri yang diyakini memiliki dukungan mayoritas dalam parlemen atau Dewan Rakyat.
Anwar yang merupakan politikus veteran Malaysia ini akan menjalani pelantikan sebagai PM pada pukul 17.00 waktu setempat, di hadapan Sultan Abdullah.
Penunjukan Anwar sebagai PM ke-10 Malaysia ini diumumkan setelah Sultan Abdullah menggelar sidang dengan Raja-raja Melayu, atau para raja dari sembilan negara bagian Malaysia untuk memecah kebuntuan politik.
Kebuntuan itu dipicu oleh hasil pemilu 19 November yang tidak memberikan suara mayoritas mutlak kepada salah satu partai atau koalisi politik, atau yang berujung parlemen gantung.
Koalisi Pakatan Harapan yang dipimpin Anwar meraup 82 kursi parlemen, sedangkan koalisi Perikatan Nasional yang dipimpin mantan PM Muhyiddin Yassin meraup 73 kursi parlemen.
Dalam posisi itu, kedua koalisi berada dalam posisi teratas, namun masih harus membentuk aliansi dengan partai atau koalisi lainnya untuk bisa mencapai ambang batas 112 kursi — dari total 222 kursi parlemen — yang dibutuhkan untuk bisa membentuk pemerintahan baru dan menunjuk PM Malaysia selanjutnya.
Seperti di ketahui Anwar bin Ibrahim adalah seorang politikus Malaysia yang menjabat sebagai Deputi Perdana Menteri Malaysia pada tahun 1993-1998. Pada awal kariernya, Anwar adalah sekutu dekat Perdana Menteri Mahathir bin Mohamad, tetapi kemudian ia justru muncul sebagai kritikus yang paling menonjol dari pemerintahan Mahathir.
Dato ‘Seri Anwar Ibrahim menjabat sebagai Deputi Perdana Menteri Malaysia 1993-1998. Dia juga menjabat sebagai Menteri Keuangan untuk Malaysia 1991-1998. Beliau sangat dihormati karena sikap berprinsip melawan korupsi. Selain piawai di bidang manajemen, beliau juga terampil mengatur perekonomian Malaysia selama periode yang penuh gejolak krisis keuangan. Anwar juga dipandang sebagai salah satu pendiri Renaisans Asia. Dia adalah pendukung setia demokrasi dan merupakan salah satu tokoh yang dihormati karena menjembatani kesenjangan melebar antara Timur dan Barat.
Ia bersekolah di Sek Melayu Sungai Bakap, Sek Melayu Cherok Tokun dan Sek Ren Stowell, Bukit Mertajam. Setelah lulus SD dengan nilai yang yang sangat bagus, Anwar terpilih untuk melanjutkan ke Maktab Melayu Kuala Kangsar (MCKK) di Tingkatan Satu pada tahun 1960. Beliau menjadi sebagai Ketua Pelajar di sana.
Anwar kemudian melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Malaya pada tahun 1967 dan menjabat sebagai Presiden Pesatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia (PKPIM). Beliau juga menjabat sebagai Presiden Kesatuan Bahasa Melayu pada tahun 1968 selama masa kuliahnya. Studinya di University of Malaya merupakan titik penting dimana ia menyaksikan tragedi tahun 1969 kerusuhan ras d. Di sana ia memimpin protes menentang Perang Vietnam dan demonstrasi pada masalah sosial dalam negeri seperti korupsi, kemiskinan dan nasib kaum marginal. Sebagai penghargaan atas kepemimpinannya dan kemampuan intelektual ia diangkat sebagai anggota Advisory Group untuk ad hoc untuk Sekretaris Jenderal PBB Urusan Pemuda pada tahun 1973.
Anwar Ibrahim membentuk Angkatan Belia Islam Malaysia pada tahun 1971 dan menjadi presiden organisasi itu hingga tahun 1982. Beliau juga aktif dalam kegiatan organisasi non-pemerintah termasuk Majlis Belia Malaysia. Melihat sepak terjang Anwar Ibrahim baik di dalam maupun di luar negeri. Tun Abdul Razak Dato’ Hussein, Perdana Menteri Malaysia kedua saat itu menawarkan jabatan untuk mewakili Belia Malaysia (Pemuda Malaysia) dalam Badan Dunia United Nations Council For Youth yang berkantor pusat di Bangkok. Namun Anwar dengan hormat menolak tawaran tersebut.
Begitu juga ketika Dato Mohd Asri Muda menjabat Menteri Pembangunan Luar Kota telah menawarkan jabatan di kementerian beliau, tawaran ini juga telah ditolak oleh Anwar.
Ketokohan Anwar Ibrahim menarik perhatian Mahathir Mohammad dan membawanya ke dalam pemerintah. Jabatan politik beliau diawali pada tahun 1982, dipilih sebagai Anggota Parlemen Permatang Pauh dan dilantik sebagai Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Wakil Menteri di dalam kabinet). Anwar Ibrahim menjadi Anggota Jemaah Menteri (Anggota Kabinet) pada tahun 1983 ketika dilantik sebagai Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. (Menteri Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga}. Kemudian menjabat beberapa jabatan kabinet sebelum dilantik sebagai Menteri Keuangan pada bulan Maret 1991.
Peranan penting di dalam pemerintahan Barisan Nasional ialah terbentuknya Bank Islam. Serta diamanahkan untuk menjalankannya. Diaktakan, beliau telah menghabiskan banyak waktu dan menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap perkembangan bank ini. Untuk itu Anwar telah mendapatkan bantuan dan dukungan dari negara-negara Islam lain diantaranya Arab Saudi.
Anwar Ibrahim dilantik sebagai Wakil Perdana Menteri Malaysia pada bulan November 1993 setelah menjabat Wakil Presiden UMNO pada tahun tersebut.
Anwar Ibrahim menekankan kepentingan kesahjahteraan manusia dan mewujudkan kaidah-kaidah yang adil dalam proses kepimpinan. Dalam kepimpinan menurut Sdr Anwar Ibrahim ia haruslah peka dan prihatin terhadap suara dan aspirasi rakyat serta merumuskan cara dan pendekatan yang melibatkan rakyat. Ia menekankan dan mementingkan konsep syura’ (musyawarah) dalam Islam dan Demokrasi Penyertaan. Bagi Anwar, pemimpin bertanggungjawab untuk membentuk kehidupan yang lebih bermakna dan adil.
Dalam aspek kekuasaan, Anwar berpendapat kekuasaan yang dimiliki oleh pemimpin adalah elemen penting dalam usaha untuk membuat sesuatu. Sekalipun orang itu mempunyai ide dan wacana yang baik tetepi jika tidak mempunyai kuasa dan kedudukan akan sulit melaksanakan gagasan tersebut. Dari segi perbandingan kuasa dan ide pula beliau berpendapat ide lebih penting dari kuasa dan kedudukan kerana kuasa ini hanyalah sarana untuk menyalurkan ide tersebut.
Anwar Ibrahim menekankan bahwa pemimpin dan masyarakat haruslah memiliki ilmu dan pengetahuan yang tinggi dan berupaya mempraktekkan ilmu yang baik itu dalam kehidupan. Menurutnya, suatu bangsa itu telah dapat memengaruhi negara dan bangsa lain yang lebih besar dan kuat kerana pengaruh dan kekuatan ilmu pengetahuan yang dimilikinya.Beliau berpendapat “Ilmu pengetahuan itu harus memberi makna kepada diri manusia dan kemanusiaan”.
Dalam usaha menangani perubahan, pemimpin perlu mempunyai kebijaksanaan dalam menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungannya. Bagaimanapun perubahan harus berlandaskan nilai universal yang mutlak yang diakui oleh Islam dan agama lain sebagai baik dan mampu memberi kesahjeteraan kepada manusia.
Selain kegiatannya yang cukup menonjol dalam bidang politik, Anwar banyak membahas berbagai-bagai gagasan termasuk masyarakat madani. Ia menghasilkan dua buah buku berjudul Menangani Perubahan dan Gelombang Kebangkitan Asia.
Pada tahun 1999, ia dijatuhi hukuman enam tahun penjara karena korupsi, dan pada tahun 2000, untuk sembilan tahun lagi untuk sodomi. Pada tahun 2004, Pengadilan Federal membatalkan tuntutan kedua dan dia dibebaskan. Pada bulan Juli 2008, ia ditangkap atas tuduhan bahwa ia menyodomi salah satu pembantu laki-lakinya, tetapi dibebaskan dari tuduhan itu pada Januari 2012.
Pada tanggal 26 Agustus 2008, Anwar terpilih kembali dalam pemilu di Permatang Pauh oleh pemilihan dan kembali ke DPR sebagai pemimpin oposisi Malaysia. Dia telah menyatakan perlunya liberalisasi, termasuk pengadilan yang independen dan media bebas, untuk memerangi korupsi yang dia anggap mendorong Malaysia dekat ke status negara gagal.
