Jakarta, KPonline – Beredar informasi diberbagai sosial media baik online maupun cetak bahwa Komisi II DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sepakat bahwa kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 yang tidak berperkara di Mahkamah Konstitusi (MK) akan dilantik pada 6 Februari 2025.
Kesepakatan itu diambil dalam rapat kerja Komisi II DPR RI bersama Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP pada Rabu (22/1/2025).
“Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil Pemilihan Serentak Nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi RI dilaksanakan pelantikan serentak pada tanggal 6 Februari 2025,” ujar Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda.
Selanjutnya diketahui setidaknya terdapat 21 gubernur dan wakil gubernur terpilih, tanpa sengketa hasil pilkada di MK. Kemudian, 225 bupati dan wakil bupati, serta 50 wali kota dan wakil wali kota juga tidak mengajukan permohonan.
Entah sebuah kebetulan atau kesengajaan DPR RI bersama Kemendagri memutuskan tanggal Pelantikan kepala daerah terpilih 2024 pada 6 Februari 2025.
Sungguh menarik Komisi II DPR RI dan Kemendagri, Tito Karnavian bersepakat pelantikan kepala daerah terpilih bertepatan dengan anniversary FSPMI ke 26 tahun. (Yanto)