Purwakarta, KPonline – Kepentingan untuk”sesuatu” mulai terlihat jelas atas kemana sebetulnya arah Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja. Khususnya klaster ketenagakerjaan dan pastinya bukan untuk kepentingan mereka para pekerja/buruh, bahkan pencari kerja sekalipun.
Yah begitulah kiranya, setelah dimana lima (5) fraksi yakni fraksi Gerindra, Demokrat, PKS, Nasdem dan PAN di Rapat Panja RUU tersebut yang berlangsung pada Jumat (25/9) di DPR RI menyatakan menolak jika klaster ketenagakerjaan dibahas di dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Namun, pemerintah minta tetap untuk dibahas dan tidak ada arahan untuk ditarik.
Senada dengan kelima fraksi tersebut Said Iqbal mengungkapkan kepada KedaiPena.Com menegaskan bahwa pihaknya bersama KSPSI AGN dan 32 federasi yang lain meminta agar klaster ketenagakerjaan dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja.
Oleh karena itu, lanjut Said Iqbal, buruh Indonesia mendesak kepada Panja Baleg DPR RI untuk menghentikan pembahasan RUU Cipta Kerja.
Said Iqbal menambahkan, sudah bisa hampir dipastikan jika dalam pembahasan ini terjadi kejar tayang antara pemerintah dan DPR RI untuk mengesahkan RUU Cipta Kerja.
Kemudian, Ia pun menegaskan, bilamana dalam beberapa hari kedepan KSPI, KSPSI AGN, dan federasi lain melihat pembahasan pasal demi pasal tidak mengakomodir kepentingan kaum buruh dan dilakukan dengan sistem kejar tayang, maka bisa dipastikan buruh dan seluruh serikat buruh, akan melakukan aksi besar-besaran.
“Yang melibatkan ratusan ribu. Bahkan, tidak menutup kemungkinan jutaan buruh, yang dilakukan sesuai mekanisme konstitusi. Aksi ini akan dilakukan secara bergelombang setiap hari di DPR RI dan DPRD diseluruh Indonesia,” kata Said Iqbal.
“Tidak hanya itu, KSPI bersama 32 konfederasi dan federasi yang lain sedang mempertimbangkan mogok nasional sesuai mekanisme konstitusi,” sambung Said Iqbal.
Dalam aksi besar-besaran tersebut sudah terkonfirmasi, berbagai elemen masyarakat akan bergabung dengan aksi buruh.
“Berbagai elemen yang siap untuk melakukan aksi bersama adalah mahasiswa, petani, nelayan, masyarakat sipil, masyarakat adat, penggiat lingkungan hidup, penggiat HAM dan lain-lain,” tutup Said Iqbal.
