Jakarta,KPonline – Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Prof Dr Muchtar Pakpahan bersama Sekjen DPP SBSI Andi Naja FP Paraga dan Ketua Konsolidasi DPP SBSI Amser Hutauruk bertemu dengan Menaker Hanif Dhakiri dan jajarannya Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kemenakertrans Maruli Hasiholan Tambunan, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker Hayani Rumondang, Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) Kemenakertrans Sahat Sinurat, dan Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama Hubungan Industrial Kemenaker S Junaedah AR.
Pertemuan berlangsung sekitar dua jam, yang dimulai pada pukul 15.00 WIB di Kantor Kementerian Tenaga Kerja, Jakarta, Kamis (02/03/2017).
Muchtar menjelaskan, ada sejumlah agenda yang dibahas dengan Menakertrans, antara lain, selain urusan Logo, Nama, Mars, dan Tri Darma Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), juga terkait dengan rencana SBSI yang akan menggelar long march nasional pada 20 April 2017 mendatang.
“Rencanya SBSI akan membawa 300-an Pengurus Komisariat SBSI di seluruh Indonesia yang perusahaan-perusahaan tempat mereka bekerja bermasalah. Aksi itu akan kami gelar secara nasional, kecuali Menaker akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi 300-an PK SBSI itu, maka aksi akan dibatalkan. Dan, Pak Menaker mengatakan, dirinya akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut, sehingga tak perlu melakukan aksi long march nasional yang sedang kami persiapkan,” ungkap Muchtar.
Agenda ketiga, lanjut dia, yakni terkait persoalan buruh PT pelindo I Belawan yang melakukan aksi long march dari Medan ke Jakarta dan kini sudah lima hari terus menggelar aksi di Depan Istana Negara. Dalam pertemuan dengan Menaker, lanjut Muchtar, Hanif Dhakiri menyampaikan bahwa dirinya ssebagai Menaker sudah beberapa kali berkomunikasi dan berkoordinasi kepada pihak Kementerian BUMN agar persoalan buruh PT pelindo I Belawan itu diselesaikan dengan baik.
Menaker berjanji akan terus mengupayakan penyelesaian persoalan itu, agar melaksanakan nota pemeriksaan Disnaker Sumut, dan mempekerjakan buruh outsourcing PT Pelindo I itu menjadi pegawai tetap.
Sebenarnya, lanjut Muchtar, sebagaimana diakui oleh Menaker Hanif Dhakiri, persoalan buruh PT Pelindo I itu sudah pernah dibahas juga di dalam rapat koordinasi di Menko Kemaritiman dan ESDM.
“Namun karena tidak semua mengetahui duduk soal persoalan, pembahasannya pun tidak lanjut, itu kata Pak Menteri kepada kami,” ujarnya seperti di kutip dari sinar keadilan
Meski begitu, kata dia, Menaker Hanif Dhakiri berjanji akan segera menyelesaikan persoalan itu, dengan melakukan koordinasi kepada Menko Kemaritiman dan ESDM. “Supaya beliau juga bisa menyampaikan ke Pak Presiden segera,” ujar Muchtar.(sn)
