Ketapang, KPonline – Beberapa gabungan Federasi – federasi Serikat Pekerja/buruh yang tergabung didalam aliansi Federasi – federasi buruh bersatu Ketapang mendatangi kantor DPRD Kabupaten Ketapang untuk mengawal UMK Sektor-sektor hasil dari Rapat pleno sidang pengupahan Kabupaten Ketapang beberapa hari yang lalu yang mana untuk di Kabupaten Ketapang ada 2 sektor yang akan ditetapkan upah sektornya
1. Sektor Perkebunan
2. Sektor Pertambangan.
Pantauan Media Perdjoeangan pada Selasa (17/12/2024) di Kantor DPRD Kabupaten Ketapang diperkirakan masa aliansi mencapai 70 orang saja.
Edy Sitepu (SBSI) yang dipercaya rekan – rekannya aliansi menyampaikan orasinya bahwa beberapa hari kemaren telah dilakukan rapat pleno sidang pengupahan untuk menetapkan Upah Minimum Sektoral (UMSK) tahun 2025 yang mana didalam rapat pleno tersebut baru satu sektor yang mendapatkan kesepakatan yaitu Sektor Perkebunan sebesar upah minimum sektoralnya Rp. 3.500.000 sedangkan UMSK Pertambangan belum mencapai kesepakatan antara perusahaan dengan Serikat (deadlock),
Untuk itu mereka ingin menyampaikan langsung perihal tersebut kepada Wakil – wakil rakyat di DPRD agar dapat ditindak lanjuti karena penetapan hasil sidang pleno pengupahan ditingkat Kabupaten UMK dan UMSK yaitu pada tanggal 18/12/2024 atau esok hari untuk itu mereka berharap agar DPRD bisa mengambil langkah yang berpihak kepada buruh dan rakyat sejatinya DPRD dipilih oleh rakyat berarti juga harus berpihak kepada rakyat.
Setelah menunggu hampir 2 jam Ketua DPRD dan beberapa anggotanya menemui Aliansi Federasi – federasi Buruh Bersatu Ketapang didepan Kantor DPRD Ketapang oleh M. Sholeh selaku Ketua DPRD Kabupaten Ketapang.
Penyampaian beliau menyambut baik atas penyampaian aspirasi Kawan – kawan aliansi dan akan segera menindak lanjutinya terkait prihal tersebut dengan akan memanggil Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ketapang dan juga akan menyampaikannya kepada Gubernur pada rapat esok hari karena beliau ada undangan dari Gubernur.
Untuk itu beliau menyampaikan permohonan maaf kepada Kawan – kawan aliansi tetap sabar menunggu kabar selanjutnya dan dalam pertemuan tersebut juga diserah terimakan tuntutan aliansi.
Aliansi Federasi akan menunggu seperti yang telah disampaikan oleh ketua DPRD Kabupaten Ketapang tersebut namun jika prihal ini tidak ada kepastian juga maka mereka pastikan akan tetap turun kejalan dengan masa yang cukup besar untuk memperjuangkan hak-hak mereka hak kaum buruh yang terus termarjinalkan.
