Jakarta, KPonline – Salah satu keputusan Rapat Kerja Nasional Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (Rakernas KSPI) adalah memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019. Keputusan ini diambil secara bulat dan aklamasi oleh peserta Rakernas yang dihadiri seluruh perwakilan afiliasi KSPI dan Perwakilan Daerah dari seluruh Indonesia.
Selanjutnya, KSPI akan mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo Subianto di Istora Senaya pada tanggal 1 Mei 2018, bertepatan dengan pelaksanaan hari buruh internasional atau May Day. Sebelum deklarasi dilakukan, para buruh akan terlebih dahulu melakukan aksi unjuk rasa di Istana Negara.
Prabowo juga hadir dalam Seminar Kebangsaan yang diselenggarakan KSPI, Minggu (29/4/2018). Seminar kebangsaan ini merupakan satu rangkaian dengan Rakernas. Selain Prabowo Subianto, hadir dalam Seminar Kebangsaan tersebut adalah beberapa pembicara seperti Prof Yudhie Haryono, Salamuddin Daeng, Budi Wardoyo, dan Mardani Ali Sera. Sebelumnya, saya menyampaikan catatan kritis ketenagakerjaan 2017, ‘Pemerintah Gagal Menyejahterakan Rakyat?’
Mengapa KSPI melakukan delarasi Capres 2019 bersamaan dengan May Day 2018?
Buruh Tidak Boleh Anti Terhadap Politik
Deklarasi Capres 2019 adalah untuk menjawab permasalahan ketenagakerjaan yang tak kunjung terselesaikan. Dengan kata lain, KSPI menilai Presiden tidak sanggup mengemban amanah untuk menyejahterakan dan membahagiakan rakyat. Karena itu, sesuai konstitusi, wajar jika dalam pemilihan presiden 2019 nanti kaum buruh menghendaki ada pergantian presiden.
Baru-baru ini saya dan Said Iqbal yang merupakan Presiden KSPI menulis sebuah buku berjudul ‘Pemerintah Gagal Menyejahterakan Rakyat?’ Dalam buku ini dipaparkan, bahwa dunia ketenagakerjaan tidak membaik selama masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
Berawal dari realita yang ada, buku itu diberi judul ‘Pemerintah Gagal Menyejahterakan Rakyat?’ Sengaja diberi tanda tanya. Karena itu lebih sebagai sebuah pertanyaan.
Apakah pemerintah gagal? Jika iya, maka harus ada pengganti. Dalam hal ini, KSPI sudah menyiapkan pengganti, yang tidak lain adalah Prabowo Subianto.
Ada yang mengkritik, KSPI melakukan politisasi May Day. Pandangan seperti ini tidak tepat. Sejak awal KSPI menegaskan bahwa kaum buruh tidak boleh apolitis. Segala hal terkait dengan kesejahteraan tidak lepas dari kebijakan politik. Bahkan para pengusaha dengan uangnya yang tak berseri bisa memesan sebuah regulasi untuk kepentingan mereka. Lalu apa yang salah jika kaum buruh menegaskan sikap politiknya?
Apakah urusan politik hanyak untuk mereka? Lalu para pekerja hanya diminta menjadi penonton saja? Tidak. Kaum buruh juga akan ikut serta menentukan arah kebijakan bangsa dan negara.
Isu Ketenagakerjaan Tidak Boleh Terpinggirkan
Isu ketenagkerjaan harus menjadi bagian penting bagi para pengambil kebijakan di negeri ini. Kaum buruh tidak boleh dipinggirkan. Suaranya harus didengar.
Oleh karena itu, dalam momentum May Day, elit politik dan masyarakat luas harus tahu apa yang sedang diperjuangkan kaum buruh. May Day adalah hari dimana aspirasi buruh akan diperdengarkan. Kita butuh pemimpin yang memiliki komitmen untuk mewujudkan aspirasi tersebut. Dalam hal ini, Prabowo dinilai sebagai figur yang tepat.
Sekali lagi, deklarasi saat May Day hendak menegaskan bahwa isu ketenagakerjaan adalah isu yang penting bagi bangsa dan negara. KSPI tidak sedang menitipkan nasibnya pada elit politik. Justru sebaliknya, KSPI sedang “memaksa” elit politik untuk memperhatikan dan menjadikan isu ketenagakerjaan sebagai prioritas yang harus diselesaikan.
Membangun Kekuatan Politik Alternatif
Ada yang mengatakan, kaum buruh harus membangut alat politiknya sendiri.
Terhadap pandangan itu, KSPI setuju. Bahkan sedang bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan itu. Salah satunya adalah dengan mendirikan Rumah Rakyat Indonesia sebagai salah satu embrio berdirinya partai politik alternatif. Rumah Rakyat Indonesia dideklarasikan pada 1 Mei 2016, yang juga bersamaan dengan May Day.
Selain itu, di Bekasi, pimpinan FSPMI-KSPI Obon Tabroni maju dalam Pilkada Bekasi 2017 melalui jalur independen. Ini juga merupakan bagian dari upaya untuk membangun kekuatan politik alternatif. Pendek kata, KSPI tidak hanya beretorika untuk membangun kekuatan politik alternatif.
Tetapi kita sadar, membangun kekuatan politik tidak bisa instan. Sementara 2019 sudah di depan mata. Sebagai strategi jangka pendek, pilihan untuk mengganti Presiden pada 2019 adalah keputusan yang tepat.
Kahar S. Cahyono, Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia.
