Pasuruan, KPonline – Bertempat di rumah makan Kebon Pring Pasuruan, Minggu (19/06/2016) Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengadakan acara silahturahmi dan buka bersama dengan Federasi Serikat Pekerja Metal (FSPMI) Jawa Timur. Hadir dalam acara buka bersama ini Wagub Syaifulloh Yusuf, KH Hasan ma’ruf, dan segenap keluarga besar FSPMI Jawa timur. KH Hasan Ma’ruf adalah ulama yang mendukung dan membackup pergerakan FSPMI yang mana pada awal pergerakannya dianggap komunis oleh kelompok yang anti pergerakan di Jawa Timur.
Gus Ipul, sapaan akrap Wakil Gubernur Jawa Timur, menjelaskan bahwa tidak ada perusahaan maju tanpa adanya para pekerja yang hebat. Dia mengapresiasi pekerja yang menggabungkan diri dalam organisasi serikat pekerja. Karena hal ini akan meningkatkan keahlian, keterampilan, dan nilai tawar di dalam perusahaan. Pada akhirnya, dengan berorganisasi, bisa menaikkan harkat martabat kaum pekerja.
Dihadapan ratusan orang yang hadir sore itu, Gus Ipul menyakini tidak ada pekerja atau serikat pekerja yang menginginkan perusahaannya hancur. Mereka berjuang untuk mendapatkan haknya dengan tetap memperhitungkan keberlangsungan perekonomian masing-masing: pekerja dan perusahaan.
Riuh tawa terdengar memenuhi ruangan ketika Gus Ipul mengatakan, sebenarnya ketika FSPMI melakukan aksi dilakukan dengan tertib dan teratur. “Cuman masalahnya bikin macet saja,” katanya.
Ketika dia bertemu dengan buruh, ada tiga poin penting yang dirasa benar dan masuk akal. Ketiganya adalah pesoalan upah, tolak outsourcing, dan jaminan sosial. Oleh karenanya Pemerintah mendorong pengusaha untuk merapat dengan buruh, berkomunikasi dan menyelesaikan hubungan industrial langsung dengan buruh. Lebih cepat, tepat dan murah.
Begitu juga hubungan perusahaan dengan karyawan harus baik. Jika itu terjadi maka upah layak berkeadilan bisa dirundingkan dengan baik. Disini harus ada saling kejujuran dan keterbukaan diantara keduanya agar terwujud hubungan industrial yang baik.
Gus Ipul menghimbau kepada perusahaan agar memberikan THR kepada pada seluruh pekerja. Termasuk pekerja kontrak maupun outsourcing. Bagi perusahaan yang melanggar, pihaknya tak akan segan-segan memberikan sanksi.
Orang nomor dua di Pemprov Jawa Timur ini berharap agar organisasi ini menjadi pionir dalam perjuangan kaum pekerja. (*)