Jakarta, KPonline – “Tadi sudah kita dengar, tax amnesty cenderung merugikan rakyat. Oleh karena itu, hari ini kita tegaskan, bahwa kita akan berjamaah untuk melawan tax amnesty,” demikian disampaikan Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak di akhir agenda focus group discussion terkait tax amnesty yang diselenggarakan di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, pada Senin (17/10).
Lebih lanjut, Dahnil menjelaskan, Pemuda Muhammadiyah dalam rapatnya sudah memutuskan untuk melanjutkan perlawanan terhadap tax amnesty. Oleh karena itu, pihaknya akan bersama-sama dengan Koalisi Peduli Pajak untuk melakukan berbagai upaya guna menghentikan tax amnesty.
Mereka yang hadir dalam focus group discussion ini menamakan diri sebagai Koalisi Peduli Pajak. Terdiri dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA), Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, PYWP, ILR, Indonesian Tax Relawan (INTAC), dan (Institute for Development of Economics and Finance (INDEF).
Dalam forum ini, mereka yang hadir berbagi gagasan. Mulai dari mengapa KSPI, yang merupakan representasi kaum buruh menolak tax amnesty. Mereka yang menguasai bidang ekonomi dan hukum, menyoroti sesuai keahlian mereka masing-masing. Terpetakan dengan jelas, bahwa tax amnesty merupakan kebijakan yang salah. Ia, tax amnesty itu, satu kebijakan yang patut untuk dimaknai sebagai permufakatan jahat yang menguntungkan para pengemplang pajak.
Pada akhirnya, diskusi ini mengerucut pada satu kesimpulan, bahwa Koalisi Peduli Pajak akan mendukung judicial review yang sedang dilakukan KSPI. Terlebih lagi, elemen yang tergabung dalam Koalisi Peduli Pajak ini memiliki ketertarikan pada isu yang sama. Beberapa langkah sedang dipersiapkan.
Dalam bahasa Dahnil, kita akan berjamaah melawan tax amnesty. Atau dalam buruh, ini adalah bentuk solidaritas. (*)
