Batam, KPonline – Masih dalam rangkaian aksi unjuk rasa hari ini, bertempat di kantor Walikota Batam, orator aksi menyampaikan bahwa sampai saat ini FSPMI selalu menyuarakan tentang ketidakadilan yang dialami oleh para buruh. Harapannya, Walikota Batam mau hadir untuk berdiskusi dengan para pimpinan buruh terkait dengan isi tuntutan aksi kali ini. Apalagi dengan tahun politik saat ini, para buruh bisa menilai sendiri sosok calon pimpinan daerah nantinya.
Sementara itu, Pangkorda Garda Metal FSPMI Batam, Faisal K., mengatakan bahwa UMK kita sekarang dipotong 2,5% dengan dalih peraturan pemerintah, dan digunakan untuk Tapera. Ketika pemerintah membicarakan tentang perumahan untuk rakyat, seharusnya mereka berkaca dan membaca pembukaan UUD 1945.
Karena segala kebutuhan warga negara, termasuk perumahan, adalah hak rakyat yang harus dibuktikan dan harus diberikan tanpa harus mengiur. Jadi, ketika kita bayar iuran, bahkan sampai 30 tahun pun, belum tentu akan mendapatkan rumah, karena harganya setiap tahun akan terus naik. Maka melalui aksi kali ini, kita mengingatkan kembali kepada pemerintah agar segera merevisi peraturan tersebut. Jangan salahkan kami ketika turun ke jalan untuk menyuarakan hak-hak kami yang tidak berpihak pada rakyat.
Orator selanjutnya, dari perwakilan SBSI, Samdana Ginting, mengatakan bahwa sebentar lagi akan ada agenda Pilkada. Alangkah baiknya jika buruh datang dengan aksi damai tidak disambut dengan kawat berduri. Berkaitan dengan Tapera, bukan hanya para buruh saja yang dirugikan, tetapi juga para Polisi dan Satpol PP yang mengawal aksi kita kali ini akan terkena dampaknya.
Aksi masih berlangsung hingga berita ini ditulis, serta menunggu perwakilan buruh yang sedang berunding di kantor Walikota Batam.
(Ali Gani)
4o
