Jakarta, KPonline – Pemerintah berdalih, salah satu tujuan paket kebijakan ekonomi jilid IV adalah untuk mencegah terjadinya PHK. Tetapi hal ini hanya dalih belaka. Buktinya, baru saja memasuki tahun 2016, ribuan buruh pada sektor industri padat modal mulai mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Bahkan, sejumlah perusahaan raksasa dan menengah yang sudah pasti melakukan PHK ribuan buruh pada Januari hingga Maret 2016.
Perusahaan tersebut adalah PT Panasonic (ada dua pabrik di Cikarang dan Pasuruan), PT Toshiba, PT Shamoin, PT Starlink, PT Jaba Garmindo (tekstil), dan PT Ford Indonesia. Selain itu, puluhan perusahaan yang bergerak dalam industri motor dan mobil juga ikut mem-PHK karyawannya, seperti PT Yamaha, PT Astra Honda Motor, dan PT Hino. Perusahaan komponen motor dan mobil, seperti PT Astra Komponen, PT AWP, PT Aishin, PT Mushashi, dan PT Sunstar sudah mem-PHK ribuan karyawan kontraknya dengan tidak memperpanjang kontrak dengan pekerjanya lagi.
Dalam kaitan dengan hal ini, buruh mendesak pemerintah melindungi kaum buruh yang sudah ter-PHK tersebut dan puluhan ribu lainnya yang terancam PHK di sektor elektronik, garmen, tekstil, motor, komponen motor dan mobil, perminyakan, serta jasa penunjang perminyakan dan pertambangan.
Buruh juga mendesak pemerintah menghentikan retorika keberhasilan paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan.
Ketika memperingati ulang tahunnya yang ke-17, FSPMI menurunkan sekitar 20 ribu buruh ke Istana Negara dan Mahkamah Agung (MA), dengan tuntutan untuk menolak PHK dan upah murah. Aksi ini tidak hanya di Jakarta, aksi serempak puluhan ribu buruh juga akan dilakukan di Surabaya, Batam, Bandung, Medan, Aceh, dan Makassar. (*)
Baca juga:
1. CatatanAkhir Tahun FSPMI: Negara Tersandera Kekuatan Modal
2. Catatan Akhir Tahun FSPMI: Jaminan Sosial Masih Jauh dari Harapan
3. Catatan Akhir Tahun FSPMI: Tax Amnesty, Penggusuran, dan Reklamasi
4. Catatan Akhir Tahun FSPMI: Buruh Pertegas Sikap Terkait Politik
5. Catatan Akhir Tahun FSPMI: Kriminalisasi, Upaya Membungkam Sikap Kritis Gerakan Buruh
6. Catatan Akhir Tahun FSPMI: PP 78/2015, Biang Upah Murah dan Omong Kosong Dialog Sosial
7. Catatan Akhir Tahun FSPMI: PHK Massal, Bukti Paket Kebijakan Ekonomi Tak Banyak Berarti
