Bali, KPonline – Kami, para peserta Konferensi Rakyat Dunia Menentang IMF-Bank Dunia (People Global Conference Against IMF-WB atau PGC), mewakili 93 organisasi dari 18 negara, yang berasal dari berbagai sektor seperti buruh, petani, nelayan, masyarakat adat, migran, perempuan, dan pemuda, berkumpul di Bali, Indonesia.
PGC adalah ruang diskusi tentang pembangunan yang dipimpin oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat. PGC adalah momen untuk menunjukkan perlawanan rakyat terhadap Dana Moneter Internasional (IMF) dan pembajakan pembangunan oleh Kelompok Bank Dunia (World Bank Group). PGC adalah ruang bagi rakyat untuk menegaskan hak mereka untuk mendefinisikan dan menyusun arah masa depan yang demokratis, adil, dan berkeadilan.
Kami mengecam keras tindakan represif pemerintah Indonesia untuk menggagalkan PGC. Kami juga meminta pertanggungjawaban IMF dan Bank Dunia atas tindakan sabotase terhadap upaya-upaya yang dilakukan gerakan rakyat, kelompok-kelompok non-pemerintah dan pendukung hak-hak rakyat untuk berkumpul di Bali dalam agenda PGC.
Kami menegaskan bahwa PGC adalah pertemuan yang sah dan damai untuk menguak bagaimana IMF-Bank Dunia yang sangat berdampak pada kehidupan miliaran masyarakat di seluruh dunia, menentang kebijaka-kebijakan IMF-WB, serta untuk menawarkan alternative dari rakyat.
PGC sama sekali bukanlah ancaman bagi keamanan Indonesia, terutama masyarakat Bali; tetapi tentu saja, PGC adalah ancaman terhadap kebohongan IMF-Bank Dunia.
Selama lebih dari tujuh dekade, IMF-Bank Dunia telah menjadi agen imperialisme yang efektif dan kejam. Sejak pendiriannya, lembaga keuangan monopoli keuangan global yang tidak demokratis dan tidak bertanggungjawab tersebut telah mendorong penjarahan besar-besaran sumber daya ekonomi dan alam di dunia.
Dampak kerusakan dari hasil tindakan mereka dirasakan terutama oleh negara-negara termiskin dan oleh masyarakat termiskin – para petani/buruh tani, nelayan, migran, suku bangsa minoritas, buruh, kaum miskin kota, perempuan, anak-anak dan pemuda, dan sektor-sektor yang terpinggirkan dan kelompok rentan lainnya.
Dalam tatanan kapitalisme monopoli global yang belum pulih dari krisis finansial 10 tahun yang lalu dan ketika kekayaan hasil skandal semakin terkonsentrasi di tangan segelintir orang, IMF-Bank Dunia menjadi semakin agresif dalam menopang sistem yang dibangun di atas penindasan demi keuntungan super bagi korporasi, pelanggaran atas hak-hak dan kedaulatan rakyat dan kehancuran bumi.
Sebagaimana terjadi di masa lalu, lembaga multilateral ini lagi-lagi menjajakan model pembangunan yang seolah-olah berkelanjutan, inklusif dan setara, dan mengentaskan kemiskinan. Model pembangunan yang dipromosikan itu tidak lain untuk membenarkan kebijakan-kebijakan neoliberal yang menghancurkan mata pencaharian dan menyebabkan penderitaan milyaran rakyat yang tak tergambarkan.
Promosi IMF-Bank Dunia saat ini yang disebut dengan “Memaksimalkan Pendanaan untuk Pembangunan atau Maximizing Finance for Development/MFD)”. Dalam pertemuan IMF-Bank Dunia baru-baru ini termasuk di Bali, misalnya, ide tersebut tidak lebih dari gelombang baru privatisasi neoliberal untuk menciptakan sarana mengeruk keuntungan baru bagi modal monopoli di tengah resesi global yang berkepanjangan, terutama menargetkan peluang pasar 12 triliun dolar AS di negara-negara miskin.
Dengan menggunakan dalih ketimpangan finansial yang katanya mencapai lebih dari dua setengah triliun dolar AS per tahun dalam rangka memenuhi persyaratan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), maka MFD akan membuka jalan bagi Korporasi Transnasional (TNC) dan bank serta agen lokal mereka untuk mendapatkan keuntungan lebih besar antara lain dari transportasi dan infrastruktur, pertanian dan produksi makanan, dan bahkan pelayanan sosial dan kesejahteraan.
Tindakan ini telah menjadi kenyataan dimana sumber daya publik untuk pembangunan dibajak secara sistematis dan sangat parah melalui penyesuaian struktural dan reformasi kebijakan neoliberal yang dipromosikan oleh IMF-Bank Dunia termasuk melalui reformasi fiskal anti-rakyat, langkah-langkah penghematan dan privatisasi.
Kita telah mengetahui bagaimana privatisasi neoliberal atau paket-paket kebijakan IMF-Bank Dunia yang disebut sebagai Kemitraan Publik – Swasta (Public Private Partnership / PPP) telah terjadi di banyak negara miskin dalam 40 tahun terakhir. Sektor swasta yang terdiri dari TNC dan kepentingan bisnis besar lokal serta bank asing dan domestik meraup untung besar, sedangkan sektor publik dibebani dengan utang dan “jaminan kedaulatan” yang terus bertambah serta biaya rakyat untuk mengakses layanan publik terus meningkat demi mempertahankan apa yang disebut sebagai “kemitraan” yang terus menguntungkan perusahaan.
IMF-Bank Dunia tidak hanya memfasilitasi peluang bagi TNC melalui pinjaman, bantuan pembangunan, bantuan teknis, jaminan risiko politik dan jaminan peningkatan kredit serta pengaturan kebijakan untuk menciptakan iklim investasi yang paling menguntungkan; mereka juga berinvestasi langsung atau melalui dana ekuitas swasta dalam industri ekstraktif berskala besar seperti perkebunan dan pertambangan, dan dalam proyek infrastruktur besar dalam transportasi, air dan energi.
Proyek-proyek ini telah banyak menggusur dan mengucilkan rakyat miskin, terutama dari petani/buruh tani, buruh, masyarakat adat dan orang miskin lainnya; dan degradasi lingkungan, melalui perampasan lahan dan sumber daya yang luas; militerisasi dan pelanggaran berat hak asasi manusia yang kebal hukum.
Seperti monopoli modal yang mereka layani, IMF-Bank Dunia juga mendapat keuntungan besar dari kemelaratan rakyat dan dari pengikisan sistematis kedaulatan nasional dan penjarahan warisan, terutama dari negara-negara miskin. Mereka juga mendapat keuntungan besar dari pembajakan pembangunan untuk kepentingan korporasi.
Kita harus terus menguak peranan vital IMF-Bank Dunia dalam pembangunan yang dibajak oleh korporasi dengan mengorbankan seluruh rakyat, hak-hak dan aspirasi rakyat. Kita harus teguh pada tekad untuk melawan setiap proyek-proyek, investasi, dan kebijakan IMF-Bank Dunia yang merusak.
Kita harus menggali kekayaan pengalaman yang beraneka ragam, menciptakan kemenangan-kemenangan dan belajar dari kegagalan kita untuk terus mempertahankan dan memperbesar gerakan rakyat yang kuat untuk menentang legitimasi IMF-Bank Dunia dan kekuatan-kekuatan besar di belakang mereka di setiap arena perjuangan – terutama dengan memobilisasi rakyat dan tindakan-tindakan politik langsung, hingga keterlibatan parlemen, di tingkat lokal, nasional dan internasional.
Kita harus menggaungkan alternatif terhadap model pembangunan ala IMF-WB yang korup dan merusak serta meminggirkan mayoritas masyarakat dunia. Kami akan terus menggerakkan rakyat dan para pemimpin rakyat untuk mendorong sebuah front negara-negara pengutang menuntut penghapusan utang IMF-Bank Dunia dan untuk menciptakan sebuah kerjasama keuangan multilateral alternatif yang bersandar pada hak-hak dan kedaulatan rakyat, saling melengkapi, kesetaraan, keadilan dan solidaritas, bertanggung jawab, dan kekuatan kolektif rakyat atas ekonomi.
Kami akan melanjutkan tugas-tugas kami meskipun menghadapi tekanan dan skema IMF-Bank Dunia dan pemerintah anggota mereka untuk membungkam suara dan menahan gerakan kami. Meskipun direpresi oleh negara dan skema IMF-Bank Dunia, kami telah berhasil melaksanakan Konferensi Rakyat Global Menentang IMF-Bank Dunia!
Dalam kesempatan ini kami ingin mengungkapkan simpati dan solidaritas terdalam kami kepada rakyat Palu di Sulawesi dan di Lombok yang terkena gempa bumi dahsyat dan tsunami baru-baru ini. Kami menyadari bahwa sebagian besar dari ribuan orang yang meninggal dan yang menderita akibat dari bencana ini adalah orang miskin. Kami menyerukan agar bantuan mendesak dan memadai segera diberikan kepada para korban sebagaimana kami juga memperingatkan bahwa bencana sering dimanfaatkan untuk mengeruk keuntungan oleh korporasi, lembaga pemberi bantuan dan lembaga multilateral seperti IMF-Bank Dunia.
Kami mendukung dan berjuang bersama masyarakat di Bali untuk melawan proyek PLTU Celukan Bawang dan menolak proyek reklamasi Teluk Benoa, serta rakyat lainnya yang berjuang untuk membela hak-hak mereka di bawah proyek pembangunan yang tidak adil.
Kami berterima kasih dan memberi hormat kepada kawan-kawan kami di Indonesia yang memungkinkan terselenggaranya PGC melalui tekad dan kerja keras di tengah lingkungan represif di Bali yang diciptakan oleh intrik pemerintah Indonesia dan IMF-Bank Dunia.
Sebuah dunia tanpa IMF-Bank Dunia dan tatanan politik dan ekonomi global yang eksploitatif dan menindas mereka lestarikan tidak hanya mungkin; tetapi diperlukan dan mendesak untuk merebut kembali hak-hak dan masa depan rakyat.
Bubarkan IMF-Bank Dunia, Jangan Bungkam Suara Rakyat! Perjuangkan Hak Rakyat Atas Pembangunan.
