Batam,KPonline – Meski hujan mengguyur kota Batam sejak pagi tadi (8/8/17) tapi tak menyurutkan ratusan buruh Batam yang terfabung dalam FSPMI untuk turun ke jalan. Mereka memadati kantor walikota Batam untuk menyuarakan aspirasinya.
Dengan menggunakan satu mobil komando, aksi ratusan buruh ini mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian.
Salah satu tuntutan buruh yang di suarakan adalah meminta pemko Batam mengendalikan harga Sembako.Pangkorda garda Metal Suprapto mengatakan meski Pemko Batam telah menggelar operasi pasar murah namun menurutnya hal itu bukan solusi utama guna mengontrol mahalnya harga sembako, lantaran pasar murah hanya bersifat sementara.
“Saat ini harga sembako di pasar tinggi, bahkan, harga sembako Batam berada dalam urutan nomor 6 termahal di Indonesia. Kami berharap agar Pemko bisa mengendalikan harga sembako di pasar”
Suprapto juga bakal menagih Pemko Batam untuk menyerahkan daftar pengusaha yang menjadi importir atau distributor sembako di Batam. Data tersebut digunakan sebagai audiensi kepada pihak terkait untuk melihat penyebab harga sembako di Batam menjadi tidak terkendali.
Selain sembako, buruh Batam juga meminta Pemko Batam agar mendesak Pengusaha Batam untuk membentuk asosiasi sektor guna persyaratan penetapan upah sektoral. Karena selama ini penetapan upah sektoral selalu menemui jalan buntu karena pihak pengusaha belum juga mempunyai asosiasi sektor.
“Kita ingin Pemerintah Kota Batam berani mengambil kebijakan, tidak perlu takut akan kekuasaan,” ujar Suprapto,
Para demonstran kemudian disambut oleh Wakil Walikota, Amsakar Achmad. Ia mengatakan bahwa dalam tuntutan demonstran tersebut akan diteruskan ke pemerintah pusat.
“Dari 9 petisi, ada 7 yang bisa diteruskan ke pemerintah pusat dan 2 lainnya mengenai masalah perekonomian, masih dipengaruhi oleh kondisi global,” kata Amsakar.
Ia menyebutkan pengendalian harga sembako sudah dilakukan oleh pihak pemerintah, sembako murah juga sudah diberikan dan pasar murah sudah juga dilangsungkan.
“Upaya-upaya tersebut sudah kita lakukan, dan kita juga undang distributor dan mau menjual barang mereka di pasar murah untuk mengendalikan harga sembako,” kata dia.
Aksi buruh yang di lakukan serentak di seluruh kota besar di Indonesia ini mengusung 8 tuntutan, sebagai berikut:
1. Menolak penurunan nilai pendapatan tidak kena pajak (PTKP) yang akan diberlakukan Menteri Keuangan, karena akan membuat daya beli buruh makin anjlok serta bertolak belakang dengan spirit tax amnesty.
2. Darurat PHK bukan darurat ormas. Buruh menolak Perppu Ormas yang menciderai demokrasi, disaat yang bersamaan PHK puluhan ribu buruh ritel, garmen, keramik, dan pertambangan terua berlanjut.
3. Menolak kebijakan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang membuat kebijakan nilai upah industri padat karya dibawah nilai upah minimum. Dan cabut SK Gubernur Jawa Barat yang memberlakukan hal tersebut di 4 kabupaten/kota, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bogor, Kota Depok, dan Kota Bekasi.
4. Kampanye serikat buruh se Asia Pasifik tentang kenaikan upah minimum +50 (naikan upah minimum tahun 2018 buruh se Asia Pacific sebesar 50 dolar).
5. Rencana mempidanakan Direksi BPJS Kesehatan yang melanggar penerapan UU BPJS Kesehatan seperti 6 bulan setelah ter PHK buruh tidak dilayani BPJS Kesehatannya.
6. Buruh akan melakukan judicial review UU Pemilu, khususnya pasal mengenai presidential threshold 20% yang menciderai demokrasi, kedaulatan buruh dan rakyat.
7. Rencana aksi buruh se dunia membangun perdamaian dan kemanusiaan #Save al Aqsa.
8. Pekerjakan kembali buruh PT Smelting dan PT Freepoort.
(Roy Sidabutar)
