Jakarta, KPonline – Sebanyak 70-an tenaga Honorer katagori 2 yang tergabung di dalam Forum Guru, Tenaga Honorer dan Swasta Indonesia (FGTHSI ) yang diketuai Memed Jaenal Mustofa, tenaga kependidikan di SMP Negeri di Jakarta Selatan, berombongan melakukan audiensi dengan DPRD DKI pada Senin, 13 Agustus 2018.
Mereka tiba sekitar 10.00 WIB diterima oleh Muhamad Taufik selaku Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dan Nawawi anggota DPRD yang juga Pansus K2 DKI Jakarta. Dalam audiensi tersebut, sejumlah honorer K2 yg terdiri dari perwakilan SKPD seperti Disdik, Dinas LH, Dinas SDA, Bina Marga, Dishub, Tenaga Pamdal baik di kantor walikota, Kecamatan dan Kelurahan menyampaikan aspirasi mengenai kepastian nasib masa depan mereka terkait dengan status dan kesejahteraannya sebagai pegawai non PNS di instansi pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
M. Taufik menyarankan pada honorer agar mengkaji kembali usulannya karena tidak sekaligus semuanya minta dipenuhi, meskipun masih ada yang bisa disetujui.
“Seperti agar honorer K2 tidak perlu tes menjadi pegawai kontrak setiap tahunnya, maka kita setuju, namun dalam hal pemberkasan tetap perlu sebagai kewajiban administrasi yang harus dipenuhi untuk dapat dipertanggungjawabkan oleh instansi SKPD masing-masing. Kecuali aturan Pengadaan sudah dirubah mengenai belanja langsung untuk honor pegawai,” ungkap Taufik.
Selanjutnya, kenaikan tunjangan juga perlu didukung karena mereka sudah lama bekerja mengabdi di instansi SKPD sehingga tidak adil jika pendapatannya disama-ratakan dengan mereka yang baru masuk dengan jenis pengalaman pekerjaan yang sama.
“Jadi harus satu-satu atau bertahap, kalau yang itu selesai baru tahap berikutnya seperti peningkatan status kepegawaiannya, namun ini juga sambil menunggu adanya Peraturan Pemerintah mengenai pengadaan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), CPNS ataupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK,” demikian menurut Taufik yang juga merupakan Ketua DPD Gerindra Provinsi DKI Jakarta ini.
Sementara Nawawi, anggota DPRD DKI ini menyebutkan pihaknya akan segera menyelesaikan permasalahan mengenai tenaga honorer K2 yang lulus sejumlah 29 orang dan ditambah 1 guru untuk dapat diusulkan Pemprov DKI dan segera dapat dikeluarkan SK pengangkatannya sebagai CPNS. Selain itu menurutnya bahwa Honorer K2 harus ditingkatkan kesejahteraannya, yakni selain mendapat gaji setara UMP, juga tambahan tunjangan lainnya, termasuk jaminan sosial berupa kesehatan dan ketenagakerjaan.
“Pada prinsipnya kami setuju bahwa Honor K2 dinaikkan pendapatannya, karena jasa dan pengabdiannya yang sudah lama bekerja, sehingga bisa mencukupi kebutuhan hidupnya di saat usia yang makin bertambah tua namun kepastian nasib masih belum jelas,” ucap Nawawi yang juga salah satu anggota Pansus Honorer K2 dari unsur Fraksi Demokrat di DPRD DKI Jakarta.
Adapun pada sesi dialog berikutnya, pada pukul 13.30 mereka diterima oleh Syarif, Sekretaris Komisi A dan Prabowo Soenirman Anggota Komisi B di Ruang Fraksi Gerindra DPRD DKI. Syarif menuturkan meminta honorer dari tiap-tiap SKPD mencatat atau mendata mengenai pendapatan sesuai koefisien tambahan dari gaji setara UMP dan dikaji berdasarkan peningkatan Indek kesejahteraan yang sesuai harapan untuk gaji yang layak.
“Seperti pendapatan dengan menambah nilai koefesien biaya dan tunjangan lainnya, mengingat hal itu penting dilakukan untuk meningkatkan pendapatan honor K2,” ungkap Syarif.
Pemerintah harus menghargai serta mengapresiasi dedikasi K2 yang sudah lama bekerja dan mengabdi pada pemerintah Propinsi DKI Jakarta namun pendapatannya masih di bawah atau sama dengan pegawai yang baru” cetus Syarief, yang juga disetujui rekannya, yakni Prabowo Soenirman sebagai sesama anggota DPRD dari Fraksi Gerindra DPRD yang ikut hadir dalam dialog tersebut.
Sedangkan dari pihak honorer, salah satu Pimpinan Forum FGTHSI Hamdi Zaenal yang Sedang Berdampingan dengan Memed Jaenal Mustofa mengatakan semoga ada solusi terbaik bagi Tenaga Honor K2 dengan adanya dialog dalam audiensi tersebut.
