Batam,KPonline – Rabu, (12/6), Buruh Batam kembali harus turun ke jalan untuk menyuarakan penolakan mereka tentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai sangat merugikan buruh dan masyarakat luas. Terlihat para buruh ini dalam aliansi Serikat Pekerja masing-masing berkumpul di wilayah Simpang Panbil yang nantinya mereka akan melakukan unjuk rasa di Kantor Walikota Batam.
Dalam aksi unjuk rasa kali ini mereka menolak tentang pemberlakuan PP Tapera yang terkesan dipaksakan oleh pemerintah. Selain itu poin tuntutan para buruh ini adalah penolakan tentang KRIS BPJS Kesehatan, Cabut Omnibuslaw Cipta Kerja, Hapus Outsorcing Tolak Upah Murah, Tolak Kenaikan Bbm dan Tarif Dasar Listrik.
Pimpinan Cabang FSPMI Kota Batam, Masrial, menyatakan bahwa PP Tapera ini akan sangat memberatkan kaum pekerja dengan bertambahnya potongan terhadap gaji mereka, yang diketahui bersama hanya naik sedikit di awal tahun karena adanya UU Cipta Kerja.
Maka secara otomatis potongan untuk Tapera ini sangat berdampak besar kepada buruh. Masrial, juga mempertanyakan jika memang Tapera untuk memfasilitasi kaum ekonomi lemah untuk dapat memiliki rumah dimana lokasi atau wujud dari rumah tersebut. Seharusnya pemerintah menyediakan rumahnya dulu baru berbicara masalah pendanaannya, dengan PP Tapera ini pemerintah hanya menjadi pengatur dana yang dipungut tanpa bertanggung jawab dan terlibat dalam kemudahan untuk penyediaan rumah tersebut.
Memang jika dinalar dengan logika sederhana sangat tidak masuk akal jika dengan dana yang kabarnya dipotong 3% dari gaji buruh, maka buruh-buruh ini bisa memiliki rumah yang sekarang ini harganya cukup tinggi. Jadi pertanyaan buruh-buruh ini, kemana sebenarnya dana yang dipungut dengan PP Tapera ini digunakan?
( Dion )
