Medan, KPOnline – DPC PPMI Langkat dan Aktivis Aliansi Peduli Solidaritas Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sumatera Utara mengunjungi kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan pada hari Senin (08/07) di Jalan Pattimura Medan.
Kunjungan ini dilakukan untuk menindaklanjuti laporan dan temuan indikasi pelanggaran undang-undang ketenagakerjaan dan undang-undang jaminan sosial oleh tim Advokasi DPC PPMI Langkat bersama Aliansi Solidaritas Peduli Serikat Pekerja/Buruh Sumut terhadap perusahaan-perusahaan perkebunan di Kabupaten Langkat.
“Kami merasa perlu untuk menyesuaikan data dan temuan kami. Ada perusahaan di daerah Langkat yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan, dan juga ada perusahaan yang perkebunannya berada di Langkat tetapi mendaftarkan kepesertaannya di cabang Kota Medan,” ungkap Faisal Siregar, Ketua DPC PPMI Langkat.
Faisal menjelaskan bahwa perusahaan perkebunan di Langkat terindikasi tidak mendaftarkan semua pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan. “Di lapangan, pekerjanya kurang lebih 80 orang, tetapi yang didaftarkan hanya 25 orang. Ada juga perusahaan yang menunggak iuran lebih dari 4 bulan, namun saat ini sudah dibayarkan,” tambah Faisal.
Dalam pertemuan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut Medan diwakili oleh Kabid Yuliandi.
Awaluddin Pane, Koordinator Aliansi Peduli Solidaritas Serikat Pekerja/Buruh Sumatera, menyikapi banyaknya buruh harian lepas yang selalu menjadi korban kecelakaan kerja tetapi tidak dimasukkan ke BPJS Ketenagakerjaan, serta lemahnya penerapan K3 di perusahaan perkebunan di Langkat.
“Kami berterima kasih kepada Pak Hengky, Kakanwil BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut, yang telah memberikan waktu untuk berdiskusi dan bertukar informasi bersama kami,” tambah Awaluddin.
Kami juga meminta kepada Pj Gubernur Sumatera Utara, Bapak Agus Fatoni, untuk memberikan perhatian khusus atas persoalan ketenagakerjaan di Sumut, mengingat sistem pengawasan ketenagakerjaan di Sumatera Utara masih lemah. (MP)
