Bogor, KPonline – Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) FSPMI yang diselenggarakan pada tanggal 8 – 10 Februari 2022 di Chevilly Resort & Camp Ciawi Bogor merupakan salah satu agenda dari DPP FSPMI dan merupakan salah satu amanat dari Kongres VI FSPMI pada tahun lalu.
Melalui Rapimnas ini menjadi sarana untuk melaporkan kegiatan yang sudah dilakukan oleh organisasi, mulai dari tingkat Pimpinan Cabang, Pimpinan Pusat SPA, Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Pusat, hingga Majelis Nasional di seluruh wilayah Indonesia.
Untuk pelaporan DPW FSPMI Jawa Tengah sendiri mendapat schedule di hari Kamis (10/2/2022), yang pada kesempatan kali ini disampaikan oleh Sekretaris DPW Luqmanul Hakim. Dikarenakan di waktu yang sama pula Ketua DPW FSPMI Jawa Tengah sedang melakukan koordinasi bersama Ketua DPW lainnya yang hadir dengan Ketua Majelis Nasional Said Iqbal di ruangan yang lain.
Ada beberapa hal yang disampaikan dalam pelaporan tersebut, seperti perkembangan organisasi di Jawa Tengah dalam setahun terakhir, kendala yang dihadapi dalam perkembangan organisasi serta pengadaan Kantor DPW secara permanen .
Meskipun memang ada penambahan PUK-PUK baru di wilayah Jawa Tengah seperti Pemalang, Jepara dan Rembang, akan tetapi tidak terlepas dari kendala yang ada seperti yang disampaikan oleh Aulia Hakim selaku Ketua DPW FSPMI Jawa Tengah sehingga penambahannya pun tidak begitu signifikan.
“Praktek union busting di rezim ini sangat
terasa di Jawa Tengah masih sering kita temukan sehingga membawa dampak atau
menciptakan ‘ketakutan’ bagi kalangan pekerja untuk membentuk terlebih menjadi pengurus serikat pekerja”, ucapnya.
“Peran pemerintah dalam melakukan
pengawasan ( Law Enforcement ) dan perlindungan terhadap aktivis ataupun pengurus serikat pekerja masih dalam pertanyaan besar, sebab para pegawai pengawas belum berjalan dan atau menjalankan Code of Conduct dan Law Enforcement sebagai mana mestinya”, jawabnya lagi saat ditanyakan bagaimana dengan peran pemerintah menghadapinya.
“Ditambah lagi di Jawa Tengah pada umumnya masih banyak kalangan pekerja dan angkatan kerja terlebih masyarakat umum yang belum memahami baik keberadaannya apalagi fungsi dan peranan gerakan serikat pekerja”, lanjutnya kemudian.
Tak bisa dipungkiri bahwasanya masih banyak yang beranggapan serikat pekerja
kerjanya hanya menuntut bahkan dijuluki si tukang demo apalagi kalau Serikat Pekerja itu bernama FSPMI. (sup)