Jakarta, KPonline – Setahun yang lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa proyek Meikarta tidak bermasalah. Pernyataan ini disampaikan Luhut saat dia menghadiri prosesi tutup atap atau toping off dua menara Meikarta milik Lippo Group.
“Saya tanya Pak James (Riady) mengenai semua masalah perizinan dan kepemilikan tanah. (Dia jawab) semua tidak ada masalah,” kata Luhut, pada tanggal 29 Oktober 2017. Sementara itu, menanggapi ramainya kasus Meikarta, Luhut menekankan agar masyarakat tidak cepat berburuk sangka terhadap proyek Meikarta.
“Saya melihat betapa Pak James mempertaruhkan reputasi Lippo untuk membangun kawasan yang sudah dipersiapkan selama 20 tahun,” tambahnya.
Baca juga: KPK Tetapkan Bupati Bekasi Tersangka Suap Meikarta, Buruh Gembira
Belakangan, KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yanin sebagai tersangka kasus korupsi karena Neneng diduga menerima hadiah dari pengusaha terkait izin proyek Meikarta. Dengan kata lain, izin Meikarta bermasalah.
Menanggapi hal itu, Luhut menyayangkan masalah hukum yang terjadi pada proyek Meikarta.
“Kalau memang ada masalah ya hukum berlaku. Tapi ini memang kita sayangkan, kok sampai jadi begitu,” kata Luhut di Kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Selasa (16/10/2018).
Baca juga: Bupati Bekasi Menjadi Tersangka Kasus Korupsi, Ini Tanggapan Tokoh Buruh Bekasi
Luhut meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bertindak sesuai dengan tugasnya dan menjalankan penindakan sesuai undang-undang.
“Ya, saya kira biarkan aja diproses hukum berjalan. Tapi proyek itu proyek kan bagus dan bahwa ada masalah teknis seperti di dalam biar diselesaikan secara hukum aja ya,” imbuh Luhut.
Pertanyaannya, apakah pernyataan Luhut yang dulu hoax? Bisa jadi kita punya jawaban yang berbeda. Namun yang pasti, kini semua mata tengah menyorot mega proyek Meikarta.
Baca juga: Sindir Bupati Bekasi, Buruh: Kalau Saya Tersangka, Mau Apa Kalian?
Kehadiran Luhut di Meikarta Pernah Dipertanyakan
Seorang jurnalis senior Hersubeno Arief pernah menulis sebuah artikel berjudul Manuver Menko Luhut di Meikarta yang diterbitkan Republika.co.id pada tanggal 1 November 2017.
Menurut Hersubeno, hadirnya Luhut dalam prosesi topping off (pemasangan atap) tower itu menunjukkan bahwa acara tersebut sangat penting dan serius. Apalagi jika dilihat dari posisinya sebagai Menko Maritim, maka sebenarnya prosesi topping off tower itu tidak nyambung dan tidak kaitannya dengan jabatannya.
Banyak pengguna media sosial yang terheran-heran dan bertanya (karena media mainstream tidak ada yang mempersoalkan), “Apa hubungannya antara Meikarta dan Menko Maritim? Apakah situasi di daratan sudah demikian genting, sehingga pejabat di lautan harus turun tangan?”
Mau dicari-cari dan dicocok-cocokkan, bahkan kalau dalam bahasa Jawa “diotak-atik gathuk” (dipaksakan untuk cocok) juga tidak akan nyambung. Lain halnya bila yang hadir Menteri PU dan Perumahan Rakyat, atau setidaknya Menko Perekonomian.
Namun, bila melihat sepak terjang dan perjalanan karir Luhut di pemerintahan Jokowi, hadirnya Luhut di Meikarta bisa dipahami dari beberapa sudut pandang dan kepentingan.
Kehadiran Luhut bisa jadi menegaskan dukungan pemerintahan Jokowi terhadap proyek Meikarta. Ini merupakan isyarat dan pesan yang sangat jelas dan terang benderang bagi Pemprov Jabar, dalam hal ini Wagub Deddy Mizwar (Demiz) yang mempermasalahkan proses pembangunan Meikarta.
Sebagai orang kepercayaan Jokowi, Luhut dikenal sebagai ‘troubleshooter’ yang tidak segan untuk pasang badan ketika muncul persoalan yang berkaitan dengan kepentingan politik pemerintah. ‘Tour of duty’-nya di kabinet, makin menunjukkan bahwa Jokowi sangat mengandalkannya.
Luhut memulai debutnya sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP), kemudian bergeser menjadi Menko Polhukam, dan terakhir menjadi Menko Maritim. Ketika menjadi Menko Maritim Luhut juga sempat menjabat sebagai Menteri ESDM ketika ribut-ribut kewarganegaraan Arcandra Tahar yang dicalonkan sebagai menteri ESDM.
Sebagai Menko Maritim Luhut menangani beberapa proyek besar seperti perpanjangan kontrak dengan Freeport, dan yang paling monumental ketika dia pasang badan dalam program Reklamasi Pantai Utara Jakarta.
Kasus reklamasi ini membuat Luhut berhadapan dengan pasangan Anies-Sandi sebagai penguasa baru Jakarta. Luhut juga harus berhadapan dengan perlawanan alumni dari berbagai perguruan tinggi, serta para penggiat lingkungan dan HAM. Semua dijabani oleh Luhut.
Ketika berlangsung hiruk pikuk Aksi Bela Islam, dan Ahok menghina Ketua MUI KH Ma’ruf Amien di persidangan, dengan sigap Luhut mengajak Pangdam Jaya dan Kapolda Metro Jaya menemui Ma’ruf di rumahnya. Soal ini sebenarnya juga tidak dalam kewenangan Luhut. Harusnya yang mengambil peran adalah Menko Polhukam Wiranto
Tapi itulah Luhut, “Man for all seasons and situations.” Berbagai manuver Luhut ini sebenarnya bisa menjelaskan mengapa Luhut kemudian muncul di ‘topping off’ Meikarta.
