Semarang, KPonline – Setelah beberapa kali didemo, akhirnya Gubernur Jawa Tengah menerima perwakilan dari Aliansi Buruh Jawa Tengah di tempat rumah dinas gubernur di Puri Gede, Minggu (18/11/2018).
Agenda yang seharusnya dijadwalkan pada Jum’at kemarin baru terlaksana pada hari ini.
Aliansi Buruh Jawa Tengah yang diwakili oleh 20 orang dari 14 Federasi ini diterima oleh Ganjar Pranowo. Konsep kenaikan UMK sebesar 25% tetap jadi acuan dari aliansi dan harus di akomodir bila ingin buruh di Jawa Tengah lepas dari kemiskinan, sekaligus memangkas disparitas upah dengan daerah lain di Jawa Barat maupun di Jawa Timur.
Menanggapi konsep yang diajukan oleh aliansi, bahwasanya besok gubernur langsung terbang ke Jakarta dengan penerbangan pertama membawa konsep yang diajukan kepada Kementrian Tenaga Kerja, sehingga penetapan UMK akan diumumkan pada tanggal 25 November dikarenakan masih ada beberapa kota/kabupaten yang datanya belum masuk.
Ketika disinggung mengenai keberanian dari Gubernur Jawa Timur yang menetapkan UMK diatas PP 78/2015, Ganjar tidak mau dibandingkan. Alasannya putusan dari gubernur Jawa Timur tersebut sangat politis.
Bahkan aliansi mendesak gubernur harus punya sikap dan keberanian untuk mengangkat nasib buruh Jawa Tengah walau ditekan oleh pemerintah lewat Hanif Dhakiri melalui Surat Edarannya.
Sementara itu terkait dengan aksi yang akan dilaksanakan pada hari Senin (19/11/2018) Hamonangan Pasaribu selaku perwakilan dari Cilacap mengatakan akan menunjukkan kekuatan dari para buruh.
“Saran saya aksi kita di tanggal 19 November adalah tunjukkan bahwa buruh punya potensi dan kekuatan,” tegasnya.
Senada dengan Hamonangan, Aulia Hakim selaku ketua DPW FSPMI Jawa Tengah pun ambil suara.
“Kita kawal usulan hitungan KHL dengan regresi yang disampaikan ke Menteri dengan aksi agar Ganjar tidak melenceng,” ujarnya singkat. (SUP)
