Jakarta, KPonline – Pemutusan hubungan kerja (PHK) kembali membayangi sejumlah sektor industri di tahun ini. Yang lebih mengerikan, dari sejumlah sektor industri tersebut merupakan sektor industri prioritas di dalam negeri. Adapun industri-industri manufaktur tersebut antara lain, industri baja, semen, elektronika, dan otomotif.
Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, dalam kurun waktu 4 bulan terakhir tenaga kerja yang terkena PHK mencapai kurang lebih 10.000 tenaga kerja.
Menurut Iqbal, industri baja terpukul karena masuknya baja murah dari China. Hal tersebut sangat menggerus kinerja industri baja nasional termasuk PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Sehingga, mau tidak mau harus terjadi pengurangan tenaga kerja.
“Sebelumnya saya sudah ngomong, ancaman PHK sudah setahun yang lalu Krakatau Steel karena informasi dari para perkerja subkon (sub kontraktor) memang bukan pekerja Krakatau Steel sudah banyak dirumahkan, shift dikurangi, gejala-gejala itu sudah tampak setahun lalu,” katanya.
Serikat pekerja juga sudah mengingatkan pemerintah terkait masuknya baja-baja murah dari China. “Saya ambil contoh di Pulogadung ada 7 perusahaan baja baru walaupun kecil-kecil tapi memukul industri baja dalam negeri termasuk Krakatau Steel, mungkin juga faktor tidak efisien Krakatau Steel,” jelas Said.
Begitu juga dengan industri semen. Industri semen terpukul karena masuknya perusahaan asing terutama dari China yang bisa menjual dengan harga lebih murah.
Selanjutnya, ancaman PHK datang dari industri elektronik terutama dari Batam. Lantaran, industri ini kalah saing dengan negara-negara tetangga.
“Industri elektronik di Batam Panasonic mulai mengurangi buruh-buruhnya, Unisem ribuan buruh, mau ditutup pabriknya. Kalah bersaing kawasan ekonomi khusus di Johor dan industri di Filipina yang mau berkembang, Vietnam. Harusnya Batam juga didesain kawasan ekonomi khusus yang mengimbangi Johor dan Singapura,” ujarnya.
Lalu, ancaman PHK datang dari industri otomotif. Terlebih, setelah Nissan mengumumkan pengurangan tenaga kerja. Dari informasi yang masuk ke KSPI, saat ini masih berlangsung proses negosiasi. Said mengaku belum mendapat angka pasti berapa yang akan di PHK.
Dalam hitungan FSPMI-KSPI, potensi PHK dari industri baja sekitar 3.000-5.000 tenaga kerja, semen 1.000-2.000 tenaga kerja, otomotif terutama dari Nissan 500-1.000 tenaga kerja, dan elektronik dari Batam sekitar 2.000 tenaga kerja. Hitungan kasar semuanya sekitar 10.000 terancam PHK.
“Industri elektronik Unisem 1.200 orang satu pabriknya, ada dua pabrik elektronik di Batam itu mungkin total 2.000. Kalau lihat kasat mata secara kasat mata global hampir lebih 10.000 orang kehilangan pekerjaan atau PHK,” tegasnya.
Tagih Janji Pra Kerja
Terkait dengan gelombang PHK yang kembali terjadi, Said Iqbal mengatakan kartu prakerja ini sangat penting bagi para calon pekerja untuk dapat meningkatkan keterampilannya. Karena itu, pihaknya berharap kartu prakerja juga dapat dipergunakan untuk para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Saya minta agar bisa dipakai untuk orang-orang yang terkena PHK agar mereka bisa bekerja kembali, apalagi banyak PHK di tahun ini. Saya minta bisa tahun depan mulai diterapkan,” ujar Iqbal.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menuturkan pemerintah telah menganggarkan anggaran sekitar Rp 10 triliun untuk program kartu prakerja dengan target menyasar 2 juta orang. Adapun program kartu prakerja akan diimplementasikan dalam bentuk pelatihan dan sertifikasi.
Saat ini pemerintah masih terus mematangkan program tersebut sehingga dapat diterapkan pada 2020. “Nanti untuk yang kartu prakerja itu cost-nya termasuk sertifikasi. Jadi kartu prakerja itu ada pelatihannya, ada sertifikasinya,” ucap Hanif.
Kartu prakerja merupakan upaya pemerintah untuk menggenjot investasi SDM melalui pelatihan di BLK pemerintah, LPK swasta, maupun training center industri. Hal ini pun merupakan upaya memperkuat investasi SDM secara masif sehingga keterampilan para pekerja meningkat sehingga juga akan membantu penerima kartu prakerja untuk masuk pasar kerja, alih profesi, maupun berwirausaha.
Adapun target penerima kartu prakerja adalah angkatan kerja baru, skill shifting untuk angkatan kerja lama, dan pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). “Cuma ini masih menunggu keputusan dari Kementerian Keuangan dan Bappenas, yang menjalankan atau menyelenggarakan ini siapa,” tutur Hanif.
