Hepatitis HBSAG untuk bayi itu gratis, Tapi kenapa Harus bayar ?

Hepatitis HBSAG untuk bayi itu gratis, Tapi kenapa Harus bayar ?

Subang, KPonline – Kamis, 30 Mei 2024, sekitar pukul 11.00 wib bertempat di lantai dua , Dinas kesehatan Kabupaten Subang, Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Kabupaten Subang ( FSPMI Subang) di pimpin langsung oleh ketua nya ,Suwira SH melakukan Audensi menindak lanjuti pengaduan dari ketua Pimpinan cabang Serikat pekerja Logam Subang, Supomo, terkait permasalahan salah satu anggotanya Riki Subagja, yang di kenakan tambahan biaya Hepatitis HBSAG sebesar Rp.500.000,- ( lima ratus ribu ) untuk bayi nya yang baru lahir dengan Sesar di Rumah Sakit Sentral Medical oleh petugas dari Puskesmas Patoki beusi Subang .

Hadir dalam acara audensi terrsebut Supomo ketua PC SPL FSPMI Kab.Subang, Dedi Supianto Ketua Pimpinan Cabang SPAI FSPMI Kab.Subang, Yudi Guntara Ketua PUK SPAI FSPMI PT Pungkook Subang, Edi Sopyan Ketua PUK SPAI FSPMI PT Matsuoka Industri Indonesia, Mamun Soleh ketua PUK SPAI FSPMI PT BMP, Endang golek dari PUK SPEE FSPMI PT BMP power Plan, Uswadi Ketua PUK SPAI FSPMI PT Pan Pasific Nesia, Sanditia dari PUK SPAI FSPMI PT Crevis, Ujang Eman dan anggota Garda Metal Subang dari perwakilan PUK SPA FSPMI subang, Nanang Nurbiansyah dari Jamkeswatch Subang besert jajarannya, dan sekita 50 orang anggota FSPMI Subang dari PUK SPA FSPMI Subang. Kepala Dinas kesehatan Subang beserta jajaran nya, Kepala Puskesmas Patok beusi beserta jajaran nya.

Di sampaikan oleh Suwira, SH kepada tim Koran Perdjoeangan Subang sebelum acara Audensi dimulai :
“ Ini bukan permasalahan pungutan tidak resmi sebesar Rp.650.000, ( Enam ratus lima ribu rupiah ) terhadap anggota FSPMI semata, tapi sampai sejauh mana tanggung jawab Dinas Kesehatan Subang dalam menjalankan program permenkes nomor 12 tahun 2017 tentang program pelayanan Imunisasi,

“Kami menilai program pelaksaan aturan ini tidak berjalan baik,karena tidak mungkin program pemerintah itu tidak ada anggaran nya, semua sudah tentukan dan dia tur mekanisme nya, dan praktek pungutan liar ini juga patut di duga sudah berjalan lama di wilayah Patok beusi Subang, atau mungkin saja di seluruh kabupaten subang, dan karena itu pula salah satunya Kami datang untuk mempertanyakan perihal case yang terjadi “

Audensi yang di buka langsung oleh dr Maxi,M.Hkes selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupeten Subang, berjalan dengan baik dan penuh kekeluargaan, dan didapatkan beberapa keterangan terhadap case yang terjadi adalah di antaranya kurang koordinasi antara pihak bidan selaku petugas di lapangan dengan pimpinan di Puskesmas Patok beusi Subang, dan pihak petugas PKM akan mengembalikan biaya transport yang di kenakan kepada Riki Subagja, Minimnya anggaran yang di berikan untuk pengambilan Vaksin ke tingkat provinsi yang hanya sebesar Rp.150 000, ( seratus lima puluh ribu ) , dan pihak Dinas kesehatan meminta map atas kesalahan yang di lakukan oleh pihak nya.

Beberapa hal lain nya di sampaikan juga dalam audensi tersebut mengenai Case SKM sebagai salah satu syarat untuk warga tidak mampu apabila ingin mendapatkan jaminan kesehatan pemerintah mau dalam terakomodir oleh program UHC di Kabupaten Subang, yang dalam pelaksaan nya tidak berjalan sesuai yang diharapkan sehingga banyak warga akhirnya berobat dengan biaya sendiri .

Kontributor Subang
Penulis : AapKasep
Fhoto : Dayut Entertaiment