Jakarta, KPonline – Joko Widodo, hampir pasti akan kembali maju dalam Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019. Kepastian ini mendekati 100 persen, setelah PDI Perjuangan dalam Rakernasnya juga memutuskan untuk memberikan dukungan kepada Joko Widodo.
Dengan demikian, sudah ada beberapa partai yang resmi memberikan dukungan. Setelah sebelumnya Partai Golkar, NasDem, PPP, dan Hanura menyatakan sikap yang sama.
Sejumlah lembaga survey memang masih menempatkan pria yang akrab disapa Jokowi ini dalam urutan teratas dalam Pilpres 2019. Tidak heran, seperti dalam pepatah, ada gula ada ada semut. Beberapa partai seperti sedang berebut untuk meminang petahana.
Banyaknya dukungan, di satu sisi merupakan keuntungan. Sebab hal itu akan menambah kekuatan. Tetapi di sisi yang lain, merupakan kelemahan. Perahu yang kelebihan penumpang bukan saja mengurangi kelincahan, tetapi juga akan memperlambat gerak. Apalagi jika terlalu banyak nahkoda di dalamnya.
Tidak hanya partai, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) yang dipimpin Yorrys Raweyai pun memberikan dukungan kepada Joko Widodo.
Siapa Wakil yang Cocok Untuk Mendampingi Joko Widodo?
Dengan gerbong tersebut, salah satu yang sulit adalah menentukan siapa yang akan menjadi wakil Jokowi dalam Pilpres 2019 nanti.
Menyimak hasil riset Alvara Research Center, 3 tokoh teratas yang memiliki peluang untuk mendampingi Joko Widodo adalah Gatot Nurmantyo, Muhaimin Iskandar, dan Agus Harimurti Yudhoyono.
Setidaknya, berdasarkan riset Alvara Recearch Center, sebanyak 61,9 persen responden menyatakan setuju bila Jokowi menggandeng mantan Panglima TNI ini yang dinilai dekat dengan golongan muslim, Gatot Nurmantyo. Sementara sebanyak 59,6 persen responden menyatakan setuju dengan sosok cak Imin. Sedangkan yang menghendaki Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, si “Putra Mahkota” Partai Demokrat, sebanyak 55,5 persen. Apakah ini wakil Jokowi yang tepat dalam Pilpres 2019 nanti?
Berharap Isu Perburuhan Tidak Terpinggirkan
Dengan konfigurasi di atas, apakah mungkin ke depan Presiden akan mengakomodir tuntutan pekerja, termasuk mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan? Terlebih lagi, hampir semua kandidat Wakil Presiden, nyaris tidak ada yang bersuara lantang terkait isu buruh.
Tentu saja, dengan adanya serikat pekerja/serikat buruh yang kembali memberikan dukungan Joko Widodo, kita berharap isu-isu perburuhan tidak lagi dipinggirkan.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) KSPI sendiri hingga saat ini belum menantukan dukungan. Konfederasi Serikat Pekerja yang dipimpin ini baru akan memutuskan siapa presiden yang akan didukung dalam Rakernas KSPI pada bulan April 2018. Adapun salah satu syarat untuk mendapatkan dukungan dari KSPI adalah bersedia memberikan kontrak politik.
Jadi jelas, apa yang harus dikerjakan Presiden terpilih nanti terkait dengan isu ketenagakerjaan. Bukan seperti membeli kucing dalam karung.
