Instruksi Aksi FSPMI Jawa Timur , Batalkan TAPERA

Instruksi Aksi FSPMI Jawa Timur , Batalkan TAPERA

Surabaya,KPonline – Ketua DPW Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Provinsi Jawa Timur, Jazuli, S.H., menginstruksikan anggota untuk melakukan aksi penolakan Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA). Aksi demonstrasi dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 13 Juni 2024, mulai pukul 09.00 sampai selesai. Lokasi aksi direncanakan di tiga titik : Gedung Grahadi Surabaya, Kantor Gubernur Jawa Timur, dan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur.

Bacaan Lainnya

TAPERA, yang menjadi sasaran penolakan dalam aksi tersebut, dipandang sebagai beban tambahan bagi buruh karena mengharuskan mereka membayar iuran sebesar 2,5% dari upah mereka. Ini menjadi tuntutan utama dalam aksi penolakan tersebut.

FSPMI Provinsi Jawa Timur telah mengorganisir aksi ini sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang dinilai merugikan bagi kaum buruh. Penentangan ini merupakan bagian dari upaya serius untuk memperjuangkan hak-hak pekerja, terutama terkait dengan keuangan dan kesejahteraan mereka yang seharusnya menjadi kewajiban Negara dalam mengatasi hal ini.

Gedung Grahadi Surabaya, Kantor Gubernur Jawa Timur, dan Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur dipilih sebagai lokasi aksi karena merupakan pusat kebijakan dan pengambilan keputusan di tingkat provinsi. Dengan demikian, diharapkan pesan penolakan terhadap TAPERA akan tersampaikan dengan jelas kepada para pembuat kebijakan.

Aksi ini merupakan bagian dari serangkaian upaya yang dilakukan oleh FSPMI untuk melindungi kepentingan para pekerja dan memperjuangkan hak-hak mereka. Selain aksi langsung, FSPMI juga terlibat dalam advokasi kebijakan dan dialog dengan pemerintah untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan bagi pekerja.

Diharapkan aksi penolakan terhadap TAPERA ini dapat menarik perhatian pemerintah dan masyarakat pada umumnya terhadap masalah yang dihadapi oleh buruh terkait dengan kebijakan perumahan. FSPMI Provinsi Jawa Timur bersikeras bahwa kebijakan perumahan yang adil harus memperhitungkan kemampuan ekonomi pekerja dan tidak membebani mereka dengan iuran yang tidak proporsional.

(wildanrozy)