Jakarta, KPonline – Vice President Bidang Politik dan Kebijakan Publik FSPMI yang juga pengurus Dewan Eksekutif Nasional (DEN) KSPI Iswan Abdullah, ME, mengatakan bahwa #2019GantiPresiden sebagai solusi atas problematika Bangsa dan Negara yang terjadi pada Pemerintahan Jokowi-JK
Dia menyebut ada 20 (dua puluh) permasalahan yang terjadi, yaitu:
1. UPAH MURAH dengan PP 78/2015.
2. Menjamurnya TKA China yang merampas kesempatan Angkatan kerja Indonesia.
3. Pencabutan Kewajiban Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sesuai perpres 20/2018.
4. Outsorcing dan status pekerja kontrak yang berkepanjangan.
5. Pengangguran yang terus meningkat.
6. Keadilan ekonomi: kemiskinan terus meningkat, masalah kesenjangan ekonomi (Gini Ratio), para pengusaha penggemplang pajak diampuni kewajiban pajaknya dengan tax amnesty sementara rakyat dikejar kewajiban pajaknya, Penguasaan atas sumber ekonomi berupa lahan dan tanah.
7. Impor hasil pertanian dan kelautan; beras, bawang cabe, ikan, garam dan lain lain yang sangat ironis dan kontradiktif dengan kondisi Indonesia sebagai negara agraria dan negara kelautan dengan panjang garis pantai no.2 di dunia.
8. De-Industrialisasi ditandai dengan data industri Manufaktur menurun sekitar 30% akibatnya serapan tenaga kerja disektor industri formal menurun.
9. Tingginya harga harga karena pencabutan berbagai subsidi dan liberaslisasi harga melalui mekanisme pasar sehingga daya beli terus jatuh.
10. Gaji TNI/POLRI/PNS dan Pensiunan tak pernah naik selama 4 tahun.
11. Pertumbuhan ekonomi yang stagnan hanya sekitar 4,9% sd 5 %.
12. Nilai tukar Rupiah terhadap USD terus merosot Rp.13.700/USD, dulu katanya kalau Jokowi-JK memimpin Indonesia kurs akan dibawah Rp.10.000,-/USD.
13. Defisit keseimbangan Primer (Balance Primer) APBN, Defisit neraca perdagangan, Defisit Transaksi berjalan.
14. Utang Negara dan Swasta telah mencapai Rp.7.000,- T dengan rincian Utang Negara lebih dari Rp.4.000,-dan Utang Swasta sekitar Rp.3.000,-T dan akan terus bertambah tanpa kebijakan pengetatan utang pemerintah maupun utang swasta.
15. Swastanisasi atau penjualan BUMN BUMN.
16. Penerimaan akan Pajak yang tak pernah mencapai target hanya sekitar 80%.
17. Masalah jaminan sosial khusus jaminan kesehatan setengah hati dengan alokasi anggaran APBN yang minim hanya sekitar Rp.23 T dan masih banyak rakyat miskin dan tidak mampu yang belum menjadi peserta penerima bantuan Iuran (PBI) dan hanya 92,4 Juta orang dari 125 juta orang.
18. Isu Sara, KOMUNIS dan kriminalisasi Ulama.
19. Demokrasi dan politik yang buruk.
20. Penegakkan hukum masih pilih kasih.
Dan masih banyak permasalahan bangsa dan negara yang kita alami pada Pemerintahan Jokowi- JK ini yang harus kita selesaikan.
“Agar NEGARA kita tercinta tidak tambah terpuruk solusinya adalah #2019GantiPresiden melalui PEMILU menjadi sebuah keharusan,” tegasnya.