Bogor, KPonline – Aden Arta Jaya Ketua JAMKESWATCH Bogor menyampaikan aspirasi dan harapan besar untuk perbaikan sistem pelayanan kesehatan di Kabupaten Bogor pada tahun 2025. Menurutnya, peningkatan kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan harus menjadi prioritas utama, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Tahun 2025 Bupati Kabupaten Bogor berganti, Aden berharap pergantian kepala daerah di baru dapat membawa perubahan positif.
“Semoga kepala daerah yang baru memiliki obsesi untuk menjadikan Kabupaten Bogor lebih baik, terutama dalam sektor kesehatan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ada beberapa hal yang Aden Arta Jaya sebagai Ketua Jamkeswatch yaitu dengan fokus pada peningkatan pelayanan dan fasilitas kesehatan, Aden menyoroti masih adanya pasien yang dikenakan iur biaya saat berobat, meskipun seharusnya layanan kesehatan bersifat gratis atau minimal terjangkau melalui program BPJS Kesehatan. Ia mendesak agar pemerintah daerah memastikan tidak ada lagi cerita serupa di masa mendatang.
Selain itu, Aden menekankan pentingnya pemerataan tenaga medis di rumah sakit milik pemerintah.
“Ketersediaan dokter spesialis, seperti spesialis jantung anak, spesialis bedah anak, dan spesialis bedah plastik, harus menjadi perhatian serius. Hal ini penting untuk memastikan semua pasien mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhannya,” kata Aden.
Ketersediaan ruangan intensif seperti ICU, NICU, dan PICU juga menjadi tantangan besar di Kabupaten Bogor. “Fasilitas ini sering kali tidak mencukupi, sehingga pasien harus dirujuk ke daerah lain, yang tentu berisiko dan memberatkan keluarga pasien,” tambahnya.
Jamkeswatch Bogor juga menyoroti pentingnya peningkatan anggaran kesehatan, perbaikan dan kelengkapan UPT Puskesmas harus menjadi prioritas karena layanan ini merupakan garda terdepan dalam pelayanan kesehatan dasar.
Dalam bidang ketenagakerjaan, Jamkeswatch menyoroti masih rendahnya tingkat kepesertaan BPJS Kesehatan di kalangan pekerja. Aden Arta Jaya meminta pemerintah untuk meningkatkan pengawasan terhadap badan usaha agar mendaftarkan seluruh pekerjanya dalam program ini.
Selain itu, ia juga mengkritik rendahnya perhatian pemerintah terhadap kasus pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Banyak pekerja yang kehilangan hak kepesertaan JKN dan BPJS Ketenagakerjaan setelah di-PHK. Pemerintah harus lebih peduli dan mencari solusi agar hak mereka tetap terlindungi,” tegas Aden.
Dengan berbagai masukan dan harapan ini, Jamkeswatch Bogor berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan pemerintah agar layanan kesehatan yang berkualitas dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bogor.
Jamkeswatch adalah Pilar organisasi Serikat Pekerja/buruh FSPMI KSPI yang berfungsi sebagai aktifis atau relawan dalam pengawasan pelayanan kesehatan, agar pelayanan kesehatan dan jaminan sosial lainnya dapat benar-benar bermanfaat untuk masyarakat. (Tendy)
