Jakarta, KPonline – Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal memutuskan untuk menutup total akses ke wilayahnya (lockdown) selama empat bulan ke depan. Ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19. Local lockdown ini akan diterapkan pada 30 Maret 2020 dan berakhir 30 Juli 2020.
Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono mengatakan orang-orang perlu memahami kebijakan yang dia ambil. “Jika punya pilihan, saya lebih baik dibenci orang daripada membiarkan mereka mati,” ujar Dedy Yon Supriyono yang dikutip dari CNN Indonesia.
Tak hanya Tegal, beberapa wilayah juga memutuskan melakukan Lockdown antara lain Tasikmalaya, Papua, Solo, Maluku, Bali. Bahkan beberapa daerah lainya dikabarkan akan menyusul.
Langkah beberapa kepala daerah melakukan Local Lockdown untuk menyelamatkan warganya merupakan langkah yang patut diapresiasi ditengah lambatnya Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden Jokowi dalam menangani wabah Corona yang terus meningkat secara cepat di Indonesia.
Menanggapi hal ini Sekretaris Media Perdjoeangan, Mohamad Herfin ikut berkomentar. Menurutnya pemerintah pusat sejak awal memang terlambat mengantisipasi dan sering tidak memiliki arahan jelas terkait penanganan Covid-19.
“Pemerintah setidaknya punya waktu 2 bulan untuk melakukan langkah-langkah antisipasi ketika virus Corona mulai mendunia dibulan Desember. Ketika negera lain mulai melakukan antisipasi pembatasan-pembatasan kunjungan WNA untuk menekan penyebaran, justru pemerintah masih membuka pintu selebar-lebarnya untuk WNA China. Selain itu pemerintah jutru sibuk menyewa dan memperkaya Buzzers untuk tujuan tidak jelas.” Ujarnya.
“Kualitas seorang pemimpin bisa dilihat dari caranya merespon saat ada masalah, Seorang pemimpin yang baik dia akan bergerak cepat dan sistematis, melakukan kordinasi dan mengerakan sumberdaya untuk mengatasi masalah. Sebaliknya jika pemimpin tidak berkualitas, yaa jadinya seperti ini. Kasih solusi tidak, nambah masalah iya. Banyak contohnya Salah satunya larangan berkumpul, social distancing bahkan diancam sanksi tapi aktual adalah orang masih banyak bekerja dengan normal,” pungkasnya
Sejak awal pemerintah memang lamban merespons virus Corona hal ini terlihat dari pernyataan yang terkesan meremehkan dari para pejabat seperti Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.
Terawan sempat menolak mentah-mentah hasil riset tim peneliti dari Harvard yang menyebut kalau mungkin sudah ada warga Indonesia terinfeksi Corona, padahal semestinya peringatan ini jadi pengingat agar pemerintah mempersiapkan kebijakan kesehatan publik yang lebih maksimal.
Pemerintah juga dianggap gagal membaca situasi karena tetap mengekspor masker pada Februari lalu. Saat itu angka ekspor bahkan melonjak, padahal ketersediaan barang di dalam negeri masih kurang, bahkan langka di Jabodetabek.
Akibatnya fatal, masker langka dipasaran dan penyediaan APD untuk petugas medis menjadi terhambat.
