Jakarta, KPonline – Saat berbicara dalam Pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika, Presiden Jokowi secara tegas menyerukan negara Asia-Afrika untuk mendukung kemerdekaan Palestina, mendorong reformasi PBB, meningkatkan kerja sama untuk menghadapi tantangan global, dan tidak hanya bergantung pada lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia, IMF dan ADB.
Khusus terkait dengan Bank Dunia, IMF dan ADB, Jokowi mengatakan: “Ketidakadilan global juga terasa ketika sekelompok dunia enggan mengakui realita dunia yang telah berubah. Pandangan yang mengatakan bahwa persoalan ekonomi dunia hanya bisa diselesaikan oleh Bank Dunia, IMF dan ADB adalah pandangan yang usang yang perlu dibuang.”
Pernyataan ini dianggap langkah maju. Bahkan sosok yang dikenal kritis terhadap setiap kebijakan Jokowi, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, mengatakan jika pidato yang disampaikan Jokowi sangat tajam dan tidak bertele-tele.
Namun berbanding terbalik dengan pernyataan Jokowi ketika itu, kini Indonesia justru mendukung sekaligus memfasilitasi Pertemuan Tahunan Dewan Gubernur Dana Moneter Internasional (IMF) – Bank Dunia (World Bank) di Bali mulai dari tanggal 8-14 Oktober 2018.
Dilansir tribunnews.com, Partai Demokrat mempertanyakan besarnya anggaran Pertemuan Tahunan Dewan Gubernur IMF-Bank Dunia yang hampir mencapai Rp 1 triliun. Padahal, anggaran sebesar itu dapat dialokasikan untuk pembangunan wilayah terpapar bencana, seperti Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
“Menghamburkan uang negara hampir triliunan buat pertemuan para rentenir, lalu berlindung di balik ini diajukan para menteri zaman SBY adalah dagelan,” tulis Andi Arief, Minggu (7/10/2018).
“Pak SBY dan kabinet di tahun 2014 tentu tidak berharap pertemuan IMF jadi pesta-pesta yang memakan uang sebesar sekarang. Event internasional yang setara jaman SBY gak pernah hamburkan uang negara sebesar pertemuan IMF bali ini,” tambahnya.
Hal serupa disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nasidik. Dirinya menyinggung soal layanan super mewah yang didapatkan para tamu dalam Pertemuan Tahunan Dewan Gubernur IMF-Bank Dunia.
“Akuntabilitas politik dan layanan pemerintah itu pada rakyat- terutama rakyat yang sengsara korban bencana. Seharusnya bukan pada IMF dan World Bank,” tulis Rachland
Sedangkan Menteri Keuangan periode 2013-2014 Muhammad Chatib Basri menyebut tuduhan pelaksanaan Pertemuan Tahunan Dewan Gubernur IMF -World Bank dianggarkan pemerintahan SBY tidak benar.
“Ada satu lg pertanyaan ke saya, apakah biayanya diajukan th 2014? Tentu tidak. Indonesia diputuskan menjadi tuan rumah Okt 2015. Setelah itulah baru anggaran disusun. Dan itu terserah Indonesia mau membuatnya besar atau kecil. Sama spt Asian Games juga,” jelasnya.
Sementara langkah lebih maju disampaikan Gerakan Rakyat Menentang IMF WB, yang dalam sikapnya saat menyambut pelaksanaan sidang tahunan IMF-WB tersebut mengeluarkan 11 pernyataan. Beberapa diantaranya adalah meminta agar Pemerintah Indonesia harus menghentikan semua bentuk kesepakatan dan kerjasama hutang dengan Bank Dunia serta menghentikan penggunaan APBN untuk Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018.
