Medan, KPonline – Aliansi Komite Aksi Upah (KAU) menggelar aksi unjuk rasa damai di Kantor Gubernur Sumatera Utara terkait Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Kota Medan dan Kab. Deli Serdang.
Aksi yang digelar tiga (3) Serikat Buruh/Pekerja, FSPMI SUMUT, GSBI dan SPI Senin 11 Desember 2017 ini bertitik kumpul di Lapangan Merdeka dan melakukan aksi jalan kaki melewati jalur kota Medan menuju Kantor Gubernus Sumatera Utara yang terletak di Jl. Patimura, Medan.
Aksi yang hampir ricu karena selama aksi tersebut diperlamanya perwakilan Buruh untuk melakukan perundingan terkait Rekomendasi UMK yang belum dikeluarkan itu dengan alasan tidak berada ditempatnya Gubernur dan sekda pada aksi tersebut.
Dalam orasinya Willy Agus Utomo selaku Ketua DPW FSPMI SUMUT mengatakan bahwa Gubernur SUMUT tidak peduli tentang nasib buruh SUMUT.
“Dalam 5 tahun belakangan ini, upah Buruh di SUMUT tertinggal jauh dari daerah daerah di luar SUMUT”
“Pada tahun 2010 selisi upah hanya sekitar 1.00.000 dari Jakarta bahkan upah SUMUT diatas Kota Batam, tetapi tahun ini Upah SUMUT tertinggal jauh dengan selisi 1jt sampai 1,5jt, ini membuktikan bahwa Gubsu tidak peduli sama nasib Buruh SUMUT walaupun sudah lebih dari 100 kali kita melakukan aksi menyampaikan aspirasi ke gedung ini” orasi Willy.
Ahmadsyah (Eben) yang merupakan ketua DPD GSBI SUMUT dalam orasinya juga menyampaikan agar gubernur menandatangani UMK Kab. Deli Serdang sesuai rekomendasi DEPEDA yang besarannya 9,17% dan menanda tangani Rekomendasi dari perwakilan Buruh sebesar 10,12% untuk Kota Medan diatas PP78/2015, dan segera mencopot Kepalah Disnaker Kota Medan dari jabatannya, karena merekomdasikan UMK kota Medan tidak sesuai rekomendasi Buruh, dia tidak pro buruh” tegas Eben.
Setelah Buruh memaksa masuk ke kantor Gubernur, akhirnya para perwakilan buruh diterima berunding dan akan mengkaji tuntutan Buruh.
Aksi yang berlangsung sampai pukul18:00 wib tersebut juga mendatangi kantor walikota Medan untuk menyampaikan aspirasi buruh terkait UMK kota Medan.
Buruh mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar jika Walikota tidak menanggapi tuntutan buruh terkait UMK Kota Medan.
