Medan, KPonline – Secara umum, pemerintah memiliki fungsi dalam pelayanan, pengaturan, perencanaan, dan realisasi pembangunan, serta pemberdayaan dan perlindungan masyarakat. Di bidang ekonomi, pemerintah juga memiliki peran penting, termasuk menyediakan dan meningkatkan lapangan pekerjaan, menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan yang tepat, mengendalikan harga barang dan jasa, serta menekan laju inflasi.
Namun, kegagalan pemerintah dalam mengelola stabilitas harga komoditi kini menjadi beban berat bagi para petani, terutama di sektor pertanian yang bergantung pada hasil panen sebagai sumber penghidupan. Ketidakpastian harga komoditi yang fluktuatif membuat para petani kesulitan merencanakan produksi dan menjaga kesejahteraan keluarga mereka. Contoh nyata dari kondisi ini adalah anjloknya harga wortel di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara.
Harga pupuk dan kebutuhan produksi sering kali melonjak, sementara harga hasil panen justru menurun drastis di pasaran. Tanpa kebijakan subsidi yang efektif dari pemerintah, para petani terjebak dalam siklus utang dan sering kali mengalami kerugian besar. Di Kabupaten Karo, anjloknya harga wortel ke titik terendah membuat para petani menjerit karena mengalami kerugian yang signifikan.
Lebih dari itu, dampak dari penurunan harga wortel ini meluas ke ratusan tenaga kerja lokal, yang dikenal sebagai “Aron,” yang kehilangan pekerjaan mereka. Situasi ini juga menyebabkan daya beli masyarakat menurun drastis, memperburuk kondisi ekonomi di wilayah tersebut.
Ketidakmampuan pemerintah Kabupaten Karo dan Provinsi Sumatera Utara dalam mengendalikan harga komoditi menunjukkan kurangnya kepedulian dan perlindungan bagi para petani. Padahal, sektor pertanian adalah tulang punggung ekonomi nasional, dan tanpa langkah tegas untuk mengatur distribusi komoditi dan menyeimbangkan harga input produksi dengan harga jual, para petani hanya bisa bergantung pada belas kasihan pasar yang sering kali tidak adil.
Pemerintah perlu segera mengambil tindakan nyata dengan memastikan akses pasar yang adil bagi petani, serta menciptakan kebijakan yang mendukung kestabilan harga komoditi. Jika tidak, jeritan para petani akan terus terdengar, dan sektor pertanian di Indonesia akan semakin terpuruk. (Anto Bangun)
