Batam, KPonline – Aksi unjuk rasa Aliansi Serikat Pekerja / Serikat Buruh Batam FSPMI, LEM SPSI, F LOMENIK SBSI, TSK SPSI di Kantor Perwakilan Gubernur, Gedung Graha Kepri untuk mendesak Gubernur Kepri melaksanakan janjinya segera mengeluarkan SK UMSK Batam tahun 2019, Selasa (26/03/2019).
Dalam orasinya Alfitoni, ketua Konsulat Cabang FSPMI Batam lagi – lagi menegaskan akan terus melakukan aksi sampai UMSK Batam di SK kan Gubernur. Alfitoni juga mengatakan bahwa kemarin para pimpinan Aliansi SP / SB telah bertemu Gubernur di Dompak, namun Gubernur belum mau menandatangani SK UMSK.
Dalam pertemuan dengan Gubernur kemarin, Alfitoni mengatakan bahwa Gubernur akan mengajukan 6 sektor yang diajukan oleh pengusaha.
“Gubernur tidak pernah memikirkan kita, Gubernur hanya memikirkan pengusaha. Gubernur akan mengajukan 6 sektor yang diajukan pengusaha, disini saya tantang Gubernur, kalau Gubernur pemimpin yang adil tanda tanganilah SK kan UMSK”, kata Alfitoni
Alfitoni kembali menyinggung bahwa Gubernur sepertinya tidak paham mengenai UMS, menurutnya Gubernur berpikir UMS akan ditanggung oleh semua perusahaan.
“Gubernur tidak paham mengenai UMS, dia mengira UMS akan ditanggung oleh semua perusahaan. Sedangkan UMS hanya untuk perusahaan yang masuk dalam sektor unggulan, inilah contoh Gubernur yang asli benar – benar tidak paham”, ucapnya
“Kita merasa sudah benar. Semua proses sudah kita lalui dengan benar, semua perundingan telah kita lalui. Hanya satu tinggal, Gubernur men SK kan”, sambungnya
Kemudian, Alfitoni juga mengatakan hari ini akan ada rapat Komisi IX DPR RI dalam rangka kunjungan kerja, pengawasan terhadap Upah Minimum Provinsi tahun 2019 dan rencananya akan dihadiri oleh Gubernur Kepri.
“Hari ini akan diadakan rapat komisi IX DPR RI, komisinya buruh. Maka saya minta ketua – ketua PUK arahkan anggotanya yang pulang pukul 15:00 wib datang kesini”, tandasnya (Minto)
