Purwakarta, KPonline – Dalam acara diskusi buruh yang digelar di Gedung Serbaguna Purwakarta, Ketua Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Fuad BM menyampaikan pandangannya terkait tantangan industri di Purwakarta dan kawasan industri di Jawa Barat. Selasa, (22/10).
Menurutnya, kebijakan pemerataan industri oleh pemerintah, yang akan mendorong pembangunan industri ke arah timur Jawa Barat, berpotensi menambah tekanan pada kawasan industri yang sudah padat, seperti Purwakarta, termasuk risiko meningkatnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Fuad menilai bahwa posisi Purwakarta yang berada di antara daerah dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang tinggi dan rendah harus dimanfaatkan secara politik.
“Kita berada di perbatasan UMK tinggi dan rendah. Jika dimanfaatkan secara tepat, kita bisa mendorong perubahan kebijakan upah di Purwakarta untuk menjaga iklim investasi dan kesejahteraan buruh,” ungkapnya.
Dalam diskusi tersebut, Fuad juga menekankan bahwa aksi demonstrasi merupakan langkah awal untuk membuka ruang dialog antara buruh, pengusaha, dan pemerintah. Namun, pergerakan buruh tidak boleh hanya terfokus pada aksi jalanan, tetapi juga perundingan bipartit di tingkat perusahaan, yang menurutnya harus segera dioptimalkan.
“Kita perlu mulai dengan perundingan bipartit di setiap perusahaan. Ini adalah salah satu cara agar perjuangan buruh lebih terstruktur dan efektif,” lanjut Fuad.
Tak hanya itu, Fuad pun menekankan pentingnya evaluasi atas perjuangan upah yang selama ini sering mengalami kekalahan.
Ia menegaskan bahwa buruh FSPMI Purwakarta harus berani tampil berbeda dan cerdas dalam memperjuangkan haknya. Meski demikian, kita tetap harus menjalankan instruksi pusat, karena itu adalah jalur komando,” pungkas Fuad.
Dengan memanfaatkan potensi politik lokal dan momentum yang ada, Fuad berharap perjuangan buruh di Purwakarta bisa menghasilkan kesejahteraan dan hubungan kerja yang harmonis dengan perusahaan.
Foto: Fajar Setiady (Koordinator Media Perdjoeangan Daerah Purwakarta)