Jakarta,KPonline – Ribuan massa dari Partai Buruh, melangsungkan aksi unjuk rasa menolak Peraturan Pemerintah (PP) No. 21/2024 tentang Perubahan atas PP No. 25/2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), di Istana Negara, Jakarta.
Aksi tersebut pun turut dihadiri langsung oleh para petinggi dari pimpinan serikat buruh, yang tergabung di dalam Partai Buruh, termasuk Ketua Umum FSP KEP KSPI, Sunandar.
Dalam orasinya, Sunandar menegaskan, bahwa penyelenggaraan Tapera, sebagaimana yang dimaksud dalam PP No. 21/2024 tersebut tak lebih sebagai pemerasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap Kaum Buruh.
“Hari ini adalah awal pemanasan perlawanan terhadap PP No. 21/2004, sekaligus kehadiran kami mengingatkan kepada regulasi pemerintah yang tidak pro terhadap rakyat,” ujar Sunandar, pada Kamis (6/6/2024).
“Negara memang harus hadir. Tapi caranya yang mewajibkan, seperti pemerasan terhadap kaum buruh. Seakan-akan dipaksakan dan diharuskan. Apakah kita akan diam? Lawan,” sambungnya.
Bukan tanpa alasan, dengan pemberlakuan Tapera tersebut tentunya akan semakin menambah pengeluaran bagi Kaum Buruh, hingga mencapai 12%. Padahal kenaikan upah buruh sendiri tidak sampai 4% di Tahun 2024.
“Memang upah naik 3,4%, itu jg akibat ribuan aksi dari para teman-teman buruh. Dan kalau Tapera diberlakukan, maka jumlah tanggungan buruh akan semakin naik bahkan sampai 12%,” tegas Sunandar.
Adapun pengeluaran buruh yang mencapai 12% tersebut dimulai dari pajak penghasilan (PPh) 5%, iuran Jaminan Kesehatan 1%, iuran Jaminan Pensiun 1%, iuran Jaminan Hari Tua 2% dan rencana iuran Tapera 3% (2,5% dari buruh dan 0,5% dari pengusaha).
“Kami tidak diam, dan para teman-teman buruh bersama Partai Buruh akan selalu berjuang.”
“Kelak masyarakat akan tahu siapa yang selama ini berjuang demi kepentingan rakyat. Ialah tidak bukan adalah Partai Buruh yang selalui membersamai. Karena Partai Buruh adalah alat perjuangan untuk mewujudkan kesejahteraan Indonesia.”
