Konfederasi Serikat Buruh Internasional ITUC Mengutuk Keras Tindakan Pembantaian Oleh Rezim Militer Myanmar

Konfederasi Serikat Buruh Internasional ITUC Mengutuk Keras Tindakan Pembantaian Oleh  Rezim Militer Myanmar
Aksi penolakan rezim militer Myanmar ( foto : ITUC)

ITUC telah menulis surat kepada Sekretaris Jenderal PBB untuk menyerukan tindakan segera setelah eskalasi kekerasan yang mengerikan oleh rezim militer di Myanmar.

 

Bacaan Lainnya

Internasional,KPonlin- Konfederasi Serikat Buruh Internasional ITUC Mengutuk Keras Tindakan Pembantaian Oleh Rezim Militer Myanmar, dalam siaran persnya ITUC mengatakan berdasarkan laporan yang kredibel tentang kekejaman di beberapa kota dan desa saat rezim meluncurkan kebijakan sistematis pembunuhan dan teror terhadap semua orang yang dicurigai sebagai lawan.

Sharan Burrow, sekretaris jenderal ITUC, mengatakan: “Perilaku ini tidak lain adalah pembantaian dan mengungkap kejahatan murni para pemimpin militer. PBB harus melakukan semua yang bisa dilakukan sekarang untuk turun tangan dan menghentikan kekerasan yang mengerikan ini.”

“Dan pemerintah, organisasi, dan perusahaan yang terus bermain aman untuk mengambil tindakan untuk menahan rezim perlu melangkah dan berbuat lebih banyak karena itu tidak berhasil.Sangat mengganggu bahwa beberapa badan, dana, dan program PBB bekerja sama dengan rezim ilegal ini. Hal ini memberinya legitimasi, dan komunitas internasional telah gagal mewujudkan penerapan sanksi ekonomi PBB yang efektif. Mereka seharusnya tidak ada hubungannya dengan junta dan mereka harus memutuskan hubungan apa pun yang mereka miliki, terlebih lagi karena Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi dan Program Pangan Dunia telah dihalangi untuk memberikan bantuan kemanusiaan yang penting.” ujar Sharan

“Tekanan maksimum perlu diberikan pada junta, untuk menyingkir dan mengakhiri penderitaan rakyat. Siapa pun yang mempertahankan hubungan harus malu karena mendukung, mendukung, dan bekerja sama dengan para pembunuh. Sementara kami menyambut baik keputusan Majelis Umum PBB untuk menunda keputusan tentang akreditasi junta, sekarang mendesak agar Pemerintah Persatuan Nasional diakui sebagai satu-satunya wakil yang sah. Peristiwa baru-baru ini menunjukkan bahwa junta militer sama sekali tidak menjunjung atau menerima kewajiban dalam Piagam PBB,” kata Burrow.

Selain megecam tindakan brutal rezim militer Myanmar ITUC juga melakukan pengalangan dana solidaritas untuk mendukung para pekerja dan keluarga di Myanmar yang kehilangan mata pencaharian karena pemogokan dan aksi protes lainnya.

Pos terkait