Cirebon, KPonline – Perjuangan kaum pekerja/buruh semakin berat. Nasib pekerja/buruh pun semakin terpuruk dengan adanya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang tidak berpihak kepada pekerja/buruh. Sebagai contoh munculnya PP 78 Tahun 2015 yang menggerus nilai upah buruh/pekerja dan disahkannya UU 11 Tahun 2020 yang lebih dikenal dengan Omnibus Law.
Tentunya dari dua contoh aturan diatas, jelas kaum buruh/pekerja akan melakukan perlawanan. Seperti hari ini, buruh/pekerja yang tergabung dalam FSPMI Cirebon Raya melakukan aksi unjuk rasa untuk melawan aturan tersebut, Senin (12/04/2021).
Aksi ini harus dilakukan dan harus pula didengar oleh seluruh masyarakat dan para pimpinan daerah. Bahwasanya keadaan buruh/pekerja saat ini dalam keadaan yang tidak baik dan bahkan terpuruk. Mudahnya perusahaan untuk melakukan PHK, Upah yang berkurang, Daya beli buruh yang menurun yang menyebabkan kegiatan ekonomi melambat adalah akibat dari turunnya aturan tersebut. Apalagi saat ini banyak diskrimasi yang dialami oleh pengurus dan anggota serikat pekerja disaat menjalankan hak organisasinya.
Adapun tuntutan yang akan disampaikan kepada seluruh pimpinan daerah adalah sebagai berikut:
1. Meminta Hakim Konstitusi mencabut UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
2. Berlakukan UMSK Tahun 2021
3. Bayarkan THR tahun 2021 secara penuh dan tidak dicicil
4. Usut tuntas dugaan korupsi BPJS Ketenagakerjaan
“Aksi yang FSPMI beserta afiliasi KSPI lakukan adalah bentuk perlawanan atas kebijakan yang tidak berpihak pada kaum buruh. Aksi didaerah Cirebon akan dilaksanakan didua tempat, yakni dilakukan di kantor pemerintahan Kabupaten dan Kota Cirebon. Peserta aksi tetap menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan aturan yang ada seperti memakai masker dan menjaga jarak. Pun hari aksi dilakukan secara serentak di 150 kab/kota lainnya dan 20 provinsi,” ucap Asep Feddy Hartono selaku wakil presiden DPP FSPMI.
Kontributor : Cirebon
