Pelalawan, KPonline – Ratusan buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Kabupaten Pelalawan menggelar aksi besar-besaran di depan Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Pelalawan, mereka menuding adanya dugaan konspirasi antara pemerintah dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dalam penolakan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) yang dinilai tidak memihak buruh, Senin (16/12/2024).
Ketua Aliansi Buruh Pelalawan, Ketua Buruh Riau Bersatu (BRB) dan juga Ketua DPW Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Riau Satria Putra memimpin langsung aksi ini. Mereka menuntut jawaban dari Kepala Disnakertrans Pelalawan terkait alasan konkret di balik penolakan pengusaha terhadap kenaikan upah yang telah direkomendasikan Dewan Pengupahan.
“Jangan ada permainan kotor di balik meja! Hak buruh adalah harga mati. Jika pengusaha terus menolak tanpa alasan yang jelas, maka kami akan anggap ini sebagai pengkhianatan terhadap rakyat kecil,” seru Satria Putra.
Menanggapi hal tersebut Kepala Disnakertrans, Teuku Amri Fuad justru menimbulkan tanda tanya, beliau menyebutkan,” bahwa penolakan ini hanya masalah komunikasi yang salah antara serikat pekerja dan pengusaha. “Saya sudah sampaikan keputusan rapat Dewan Pengupahan ke Bupati dan alhamdulillah, Bupati telah memberikan rekomendasi terkait upah ke Gubernur Riau”.
“Saya akan pensiun sebentar lagi, jadi saya ingin meninggalkan kesan terbaik kepada semua pihak”, tambahnya.
“Pernyataan Kadisnaker tersebut dinilai mengecewakan oleh para buruh, mereka mempertanyakan keberpihakan Disnakertrans yang terkesan tidak tegas dalam menghadapi APINDO. Kalau hanya alasan miskomunikasi, kenapa sampai terjadi penolakan? Ini jelas ada kepentingan pengusaha yang bermain di belakang! “, ujar salah satu perwakilan buruh dengan nada geram.
Tidak puas dengan jawaban tersebut, ” Aliansi Buruh menegaskan aksi ini bukanlah yang terakhir, kami akan bergerak ke Kantor Gubernur Riau jika tuntutan ini tidak segera dipenuhi. Kalau perlu, kami akan menduduki kantor pemerintah hingga hak kami dipenuhi, aksi susulan bisa digelar pada saat atau sehari setelah sidang Dewan Pengupahan Provinsi berlangsung”, tegas Satria.
“Biaya hidup semakin tinggi, tapi upah kami stagnan. Pemerintah harus sadar, kami bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Kalau pemerintah dan pengusaha terus bersekongkol, kami siap melawan! ”, tambahnya.
Aksi yang berlangsung panas ini menjadi peringatan keras buruh bagi pemerintah Kabupaten Pelalawan agar tidak memandang rendah perjuangan dan kesejahteraan pekerja, Buruh menuntut langkah nyata, bukan sekadar janji manis, agar hak-hak pekerja segera direalisasikan tanpa intervensi pengusaha, kini sorotan publik tertuju pada Gubernur Riau untuk menentukan sikapnya!, berpihak pada buruh atau tunduk pada kepentingan pemodal.
Penulis : Heri
Foto: Tim MP Pelalawan
