Semarang, KPonline – Menanggapi adanya pembangunan Kawasan Industri di Batang atau Grand Batang City, dimana di tahap pertama ini sudah 450 hektar yang sudah dikerjakan dari 4300 hektar yang direncanakan, Aulia Hakim selaku Sekretaris Perda KSPI Jawa Tengah angkat bicara kepada Tim Media Perdjoeangan pada hari Minggu (30/5/2021) di Kantor Sekretariat FSPMI Jawa Tengah selepas Rapat perdana DPW FSPMI Jawa Tengah.
“Berbicara terkait Kawasan Industri di Batang ini, Kawasan industri ini merupakan salah satu andalan di Indonesia paska dikeluarkannya Perpres no 79 tahun 2019 terkait percepatan pembangunan ekonomi di kawasan industri Kendal, Semarang, Salatiga, Demak, Wonosobo, Magelang, Temanggung, Brebes, Tegal dan Pemalang”, ucapnya memulai pembicaraan.
“Dari data yang kami peroleh dari BKPM, sudah ada beberapa investasi yang masuk seperti LG, KCC Glass dan Wavin. Dimana dari LG ini rencananya akan berinvestasi sebesar 142 Trilyun lewat konsorsium, dan ini juga ada hubungannya dengan Smelter Nikel di Maluku. LG ini juga konsorsium yang tergabung dalam perusahaan-perusahaan BUMN termasuk Pertamina dan PLN. Sedangkan KCC Glass yang merupakan perusahaan kaca dari Korea Selatan itu menurut informasi yang kami dapat akan menanamkan investasi sebesar 5 Trilyun”, lanjutnya.
Dari hal tersebut Aulia berharap agar investasi yang ditanamkan di Jawa Tengah ini benar-benar bermanfaat karena dengan adanya industri tersebut diperkirakan akan menyerap lebih dari 100 ribu tenaga kerja. Akan tetapi dirinya juga mengungkapkan kekhawatirannya, jika pada akhirnya hanya menjadi investasi buta saja.
”Investasi industry di Batang ini harus benar-benar bermanfaat, dan untuk penyerapan tenaga kerja ini harus fair artinya jangan sampai investasi di Jawa Tengah justru tidak menyerap tenaga kerja lokal malahan Tenaga Kerja Asingnya yang lebih banyak, dan ini yang harus kita awasi bersama. Kalau hal ini tidak bermanfaat ya percuma. Investasi masuk tetapi tenaga kerja tidak terserap dan yang penting adalah tentang kesejahteraannya”, ungkapnya serius.
Kemudian terkait dengan Sumber Daya Manusia yang menurut info dari Gubernur Jawa Tengah bahwasannya di Jawa Tengah kekurangan Sumber Daya Manusia, Aulia Hakim yang juga merupakan Ketua DPW FSPMI Jawa Tengah ini mengomentarinya.
“SDM merupakan tanggung jawab negara, kalau pak gub bilang bahwa kita kekurangan SDM, justru kami mempertanyakan bagaimana peran dari pemerintah? Jangan hanya mengambil tenaga kerja yang punya skill tetapi skill yang ada di tenaga kerja lokalnya tidak didorong oleh pemerintah agar lebih bisa bersaing”, kritisnya.
“ Apalagi dalam hal upah, data di kami upah TKA itu lebih banyak, makanya harus mendapat perhatian dari pemerintah Jawa Tengah. Investasi ini masuk untuk menyerap tenaga kerja dan upah serta kesejahteraannya juga harus meningkat juga, jangan hanya yang TKA saja yang upahnya lebih tinggi daripada tenaga kerja lokal. Ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah, percuma kalau investasi tapi tidak menaikkan kesejahteraan buruh di jawa Tengah”, tegasnya kemudian. (sup)