Jakarta, KPonline – Setelah dibuka tadi pagi, dan diawali dengan seminar nasional ekonomi politik, malam ini Rakernas KSPI memasuki kegiatan Pleno I. Sekretaris Jenderal KSPI Muhammad Rusdi, mengawali Rakernas dengan menyampaikan penjelasan umum berkaitan dengan Rakernas IV KSPI.
Setelah itu, agenda selanjutnya adalah mendengarkan pengarahan dari Majelis Nasional KSPI, Agus Toniman.
Dalam sambutannya, Agus Toniman mengapresiasi kinerja Dewan Eksekutif Nasional KSPI yang dipimpin Said Iqbal, karena telah konsisten menyelenggarakan rapat kerja. Karena, menurutnya, masih banyak organisasi serikat pekerja yang jarang menyelenggarakan rapat nasional.
Dalam kesempatan ini, Agus Toniman memberikan dukungan terhadap 10 (sepuluh) isu perjuangan yang dihasilkan rapat gabungan antara Majelis Nasional dan Dewan Eksekutif Nasional beberapa minggu yang lalu. Kesepuluh isu perjuangan tersebut adalah:
Satu, perjuangkan upah layak, untuk meningkatkan daya beli masyarakat dengan merevisi item Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dari 60 item menjadi 84 item. Melalui upah layak, daya beli masyarakat akan meningkat sehingga mampu menyerap produk dari manufaktur dan juga UKM.
Dua, jalankan jaminan pensiun yang layak yang dapat memenuhi kebutuhan hidup buruh dan keluarganya secara layak pada saat memasuki usia tua atau saat kehilangan pekerjaan, dengan merevisi iuran dan manfaat jaminan pensiun. Manfaat jaminan pensiun harus ditingkatkan dari 15 – 40 persen menjadi 75 persen.
Tiga, jalankan jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat dengan mendesak untuk menambah anggaran jaminan kesehatan dari APBN.
Empat, mewujudkan proteksi dan perlindungan kerja dengan mendesak pemerintah untuk segera menghapus sistem outsourcing, khususnya di BUMN dan juga swasta, serta menghapus sistem kerja magang dan membatasi kerja kontrak.
Lima, angkat guru dan pegawai honorer menjadi PNS tanpa test lagi.
Enam, menolak kenaikan harga BBM, elpiji, TDL sesuai harga pasar, dan jalankan program transportasi publik murah dan memadai.
Tujuh, mendesak pemerintah untuk menurunkan harga barang pokok.
Delapan, jalankan program pendidikan gratis dan perumahan murah ang disubsidi oleh APBN.
Sembilan, mendesak pemerintah untuk mencabut aturan tentang objek vital dan stop tindakan union busting serta kekerasan terhadap aktivis buruh.
Sepuluh, syahkan RUU PRT dan revisi UU Perlindungan TKI. (*)