Jakarta, KPonline – Buruh DKI Jakarta yang hendak berunjuk rasa di Kemnaker RI, Rabu (24/10/2018) di hentikan oleh aparat kepolisian di gerbang tol Pedati.Ratusan buruh yang hendak melewati tol tersebut berkerumun dan meminta aparat kepolisian membuka gerbang tol.
Merekapun akhirnya menutup pintu tol Pedati dengan kendaraan sepeda motor yang mereka kendarai.
Seyogyanya mereka hari ini akan berunjuk rasa untuk menuntut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP 78/2015) dicabut dan kenaikan upah minimum tahun 2019 sebesar 8,03 persen dan menuntut kenaikan upah 20 hingga 25 persen.
Sebelumnya Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan, saat ini upah minimum buruh DKI Jakarta lebih rendah jika dibandingkan dengan Kabupaten Karawang dan Kota Bekasi. Di Karawang, upah minimum 2018 sebesar Rp 3.919.291,19 dan Kota Bekasi Rp sebesar 3.915.353,71. Sementara itu, upah minimum DKI hanya Rp 3.648.035.
Jika tahun depan kenaikan upah minimum sebesar 8,03% maka upah Karawang menjadi Rp 4.234.010 dan Kota Bekasi menjadi Rp 4.229.755. Sedangkan DKI Jakarta menjadi Rp 3.940.972. Kondisi ini dinilai tidak masuk akal. Bagaimana mungkin upah DKI selama 3 tahun berturut-turut lebih rendah dari Bekasi dan Karawang?
Untuk kebutuhan makan di DKI Jakarta, setidaknya buruh harus mengeluarkan 45 ribu per hari (tiga kali makan). Maka dalam sebulan kebutuhan untuk makan totalnya Rp 1.350.000. Sementara itu untuk sewa rumah, biaya listrik, dan air, dalam sebulan bisa mencapai Rp 1.300.000. Sedangkan untuk transportasi membutuhkan biaya setidaknya 500.000
Dari tiga item tersebut, sudah menghabiskan anggaran Rp 3.150.000. Ini adalah biaya tetap yang tidak bisa diotak-atik. Jika tahun 2019 UMP DKI sebesar Rp 3.940.972, dikurangi Rp 3.150.000 sisanya tinggal Rp 790.972. Apa mungkin hidup di DKI dengan 790 ribu untuk beli pulsa, baju, jajan anak, biaya pendidikan, dan lain-lainnya? Oleh karena itu, KSPI menuntut upah tahun 2019 naik 20 hingga 25 persen agar buruh bisa hidup layak.
