Jakarta, KPonline – Hadir dalam konsolidasi persiapan May Day 2023, Ketua PC SPAI FSPMI DKI Jakarta, Kardinal menyampaikan pandangannya didepan peserta konsolidasi. Ia mengatakan kesiapan anggota dari SPAI FSPMI Jakarta untuk bergabung bersama 50 ribu buruh lainnya yang diperkirakan akan menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day pada Senin (1/5/2023) mendatang di depan Istana Negara dan Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat.
Ketua PC SPAI FSPMI DKI Jakarta, Kardinal yang dalam konsolidasi bersama DPW FSPMI DKI (28/4) mengatakan bahwa peringatan May Day di tahun 2023 ini menjadi hal yang sangat penting bersamaan memasuki tahun politik dengan berdirinya Partai Buruh klas pekerja mengikuti Konstelasi Pemilu 2024 sebagai bentuk tahapan meningkatnya perjuangan klas buruh dari tingkat pabrik menuju politik merebut kekuasaan negara secara konstitusi dalam rangka mendorong terjadinya perubahan akan nasib klas buruh dan rakyat Indonesia sekaligus mempertegas posisi berhadapan dengan partai partai oligarki kapitalis pendukung Omnibus law undang undang Cilaka yang merugikan penghidupan klass buruh dan rakyat Indonesia.
Oleh karenanya, Kardinal bersama buruh sektor aneka industri dibawah kepemimpinannya di DKI Jakarta akan ambil bagian dalam momentum Mayday bergandengan tangan dengan serikat buruh termasuk buruh buruh dari berbagai sektor yang ada di Jakarta.
“Kita pastikan Peringatan May Day nanti ratusan buruh sektor aneka industri DKI Jakarta wajib hadir di Istana Negara dan Gedung Mahkamah Konstitusi yang juga akan diikuti oleh anggota serikat pekerja lain didalamnya serta organisasi-organisasi pendiri Partai Buruh dengan jumlah sekitar 50 ribu orang. Tak ada keadilan tanpa perdjoeangan klass pekerja yang militan.” ujarnya.
Ia juga menambahkan, selain di depan Istana Negara dan Gedung Mahkamah Konstitusi, peringatan May Day itu juga akan dilakukan di Istora Senayan.
Senada dengan beberapa sektor buruh lainnya, dalam peringatan May Day 2023 mendatang, buruh SPAI FSPMI DKI telah menyiapkan 6 tuntutannya sebagai berikut;
1. Cabut Omnibus Law UU Cipta Kerja
2. Cabut Parliamentary Trheshold 4 persen
3. Sahkan RUU Pekerja Rumah Tangga (PRT)
4. Tolak Rancangan Undang Undang (RUU) Kesehatan
5. Reformasi Agraria dan Kedaulatan Pangan
6. Pilih Presiden 2024 yang Pro Buruh dan Kelas Pekerja.
(Jim).
