Jakarta, KPonline – Keberadaan Tim Asistensi Hukum yang dibentuk Menko Polhukam Wiranto dikritik banyak pihak. Tak kurang Komnas HAM pun meminta agar tim bentukan Wiranto ini dibubarkan.
Alasannya, kebebasan berpendapat dijamin konstitusi. Sehingga tidak boleh ada agenda untuk mempersempit kebebasan yang telah diberikan.
Kalaupun ada pelanggaran hukum dalam menyampaikan pendapat, telah tersedia lembaga penegak hukum yang bertugas menanganinya.
Atas dasar itulah, mustinya tidak perlu lagi ada tim asistensi.
Jika dipaksakan, kita justru menduga, tim ini dibentuk sebagai respons atas dinamika politik yang muncul setelah Pilpres 2019. Jika dugaan ini benar, bisa disimpulkan pemerintah sedang mendayagunakan pendekatan politik-kekuasaan untuk mengintervensi independensi hukum.
Dalam kaitan dengan itu, serikat pekerja juga harus melakukan kritik keras terhadap kebijakan yang dibuat oleh Wiranto. Sebagai gerakan sosial, tidak jarang serikat melakukan protes atas sejumlah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Kita tidak ingin protes kaum buruh kemudian justru dinilai melontarkan pernyataan yang menghina presiden.
Apabila kritik sudah dilarang, bahkan dibungkam, maka yang akan muncul adalah tirani. Jokowi tidak akan jatuh hanya karena dikritik. Bahkan kalau presiden cukup cerdas untuk menangkap apa yang aedang dikeluhkan rakyat, ia bisa merumuskan kebijakan yang tepat.
Karena itu, kebebasan untuk menyampaikan pendapat tidak bisa diganggu gugat. Maka aneh kalau ada sebuah tim yang dibentuk untuk menyelidiki omongan orang.
Ketimbang membentuk Tim Asistensi Hukum, lebih baik Menko Polhukam menindaklanjuti masukan sejumlah pihak untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) terkait kematian ratusan petugas KPPS. Karena kematian sebesar ini, jelas menjadi tragedi.
Agar tragedi tidak menjadi misteri, pilihannya adalah dengan mengungkap apa yang sesungguhnya terjadi. Karena itulah, dibutuhkan keberadaan tim yang akan bertugas mencari fakta atas kematian ratusan tersebut.
Kembali pada tim asistensi bentukan Wiranto, kita berharap segera dibubarkan. Sebab keberadaan tim ini justru akan memberikan citra buruk kepada pemerintah Jokowi yang dikenal suka blusukan, merakyat, dan berasal dari sipil. Sehingga diharapkan kebijakannya bisa lebih humanis.