Jakarta, KPonline – Diberitakan sejumlah media, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri tidak lolos dalam pemilihan legislatif 2019. Menanggapi hal itu, politisi PKB ini mengaku memang lebih banyak mengurus pekerjaannya sebagai menteri daripada mengurus kampanye sebagai caleg.
“Kita kan memang ngurusi kerjaan, tidak terlalu ngurusi politik,” kata Hanif seperti dikutip Kumparan, Kamis (16/5).
Di media sosial, buruh menanggapi beragam perihal tidak lolosnya Hanif ke Senayan. Terlebih lagi terkait alasannya tidak lolos akibat fokus ngurusin pekerjaan.
Pemilik akun facebook Kokom Komalawati menshare tautan berita mengenai tidak lolosnya Hanif dengan memberikan catatan: M Hanif Dhakiri minimal sy ucapkan syukur bapak tdk terpilih. Bagaimana mau jadi wakil rakyat. Ngeberesin satu kasus saja tidak mampu, 7 thn kasus phk buruh pdk tdk bisa bapak bereskan ooppss
Sementara itu, pemilik akun Silalahi Toni Rickson menulis: Beliau gak lolos jadi Anggota DPR-RI. Alasannya : “fokus ngurus kerjaan sebagai Menaker” … he3
Boz !!! selama Anda jadi Menaker, kondisi Perburuhan gak lebih baik … he3
Apa yang dikatakan oleh kedua netizen ini bisa jadi merupakan cerminan dari kinerja Hanif Dhakiri sebagai Menaker yang dinilai tidak memuaskan.
Ada banyak kasus perburuhan yang diadukan ke Kemenaker, tapi banyak juga yang belum terselesaikan. Terkait dengan PHK ribuan buruh, misalnya, Hanif terkesan tutup mata.
Bahkan ketika buruh-buruh yang kehilangan pekerjaan itu berunjuk rasa di kantornya, nyaris tak pernah ditemui.
Belum lagi, Hanif dinilai pasang badan agar PP 78/2015 bisa dijalankan. Padahal, kebijakan pengupahan yang mendasarkan formula kenaikan upah minimum sesuai inflansi dan pertumbuhan ekonomi itu ditentang oleh kaum buruh.
Kalaulah jabatan mentereng sebagai Menaker dipergunakan dengan baik untuk membela buruh, niscaya Hanif tidak perlu capek-capek melakukan kampanye agar terpilih. Jabatan publik yang disandangnya sudah menjadi kampanye tersendiri.
Karena itulah, kita ingin agar ke depan Menteri Ketenagakerjaan dijabat dari kalangan serikat pekerja. Harapannya adalah, orang yang menjadi menteri adalah orang yang benar-benar paham dengan masalah perburuhan. Karena paham masalah buruh, kebijakannya diharapkan akan berpihak kepada kaum buruh.
