Jakarta, KPonline – Perubahan iklim dan transisi menuju energi bersih telah menjadi isu global yang berdampak luas terhadap pekerja di berbagai sektor. Dalam upaya memastikan bahwa hak-hak pekerja tetap terlindungi di tengah perubahan ini, diperlukan kampanye yang terstruktur dan berbasis data untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya transisi yang adil. Transisi yang adil bertujuan untuk memastikan bahwa perubahan menuju ekonomi rendah karbon tidak mengorbankan kesejahteraan pekerja dan masyarakat yang bergantung pada industri terdampak.
Sebagai langkah nyata dalam upaya tersebut, pada tanggal 9-10 Februari 2025, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama dengan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) telah menyelenggarakan Workshop Pengembangan Strategi Kampanye Kesadaran tentang Hak-Hak Pekerja dalam Transisi yang Adil dan Perubahan Iklim. Workshop ini menghasilkan strategi kampanye yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran pekerja dan masyarakat luas tentang pentingnya hak-hak pekerja dalam menghadapi transisi energi.
Wakil Presiden KSPI, Kahar S. Cahyono, menekankan bahwa serikat pekerja harus berada di garis depan dalam memastikan transisi yang adil bagi pekerja. “Perubahan iklim adalah tantangan nyata yang harus kita hadapi bersama. Namun, kita tidak boleh membiarkan pekerja menjadi korban dalam proses ini. Transisi energi harus dirancang dengan mempertimbangkan hak-hak pekerja, perlindungan sosial, dan peluang pekerjaan baru yang layak,” ujar Kahar.
Kampanye ini memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesadaran, mendorong kebijakan yang berpihak pada pekerja, serta memperkuat peran serikat pekerja dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Sasaran kampanye mencakup pekerja dan serikat buruh sebagai penggerak utama kesadaran dan advokasi internal, pemerintah dan pembuat kebijakan untuk mendorong regulasi yang lebih berpihak pada pekerja dalam transisi energi, serta perusahaan dan industri agar menerapkan praktik produksi yang ramah lingkungan dan adil bagi pekerja. Masyarakat luas dan media juga menjadi target penting dalam meningkatkan kesadaran publik guna mendukung kebijakan transisi yang adil.
Dalam menyampaikan pesan ini, KSPI menggunakan berbagai jalur kampanye. Menurut Kahar, salah satu jalur penting adalah advokasi dan kebijakan, di mana serikat pekerja akan “mengadakan audiensi dengan pemerintah dan parlemen guna memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak pada pekerja.” Selain itu, kampanye publik dan media sosial juga menjadi bagian penting dari strategi ini.
“Kami akan meningkatkan kesadaran melalui berbagai bentuk konten digital, mulai dari video, infografis, opini, hingga diskusi daring, agar informasi tentang transisi yang adil dapat menjangkau lebih banyak pekerja,” jelasnya.
Aksi massa dan mobilisasi juga menjadi alat yang tak terpisahkan dalam perjuangan ini. Kahar menegaskan bahwa “demonstrasi, aksi damai, dan petisi adalah cara untuk menekan pemerintah agar benar-benar memperhatikan kepentingan pekerja dalam kebijakan transisi energi.” Tak hanya itu, edukasi dan pelatihan juga terus diperkuat. “Melalui workshop, webinar, dan pelatihan, kami ingin membekali pekerja dengan pemahaman yang lebih baik tentang dampak perubahan iklim dan bagaimana mereka bisa beradaptasi dengan transisi energi yang adil,” lanjutnya.
Sebagai bagian dari upaya konkret untuk mencapai tujuan tersebut, KSPI dan KSBSI akan mengadakan kegiatan pengembangan materi kampanye yang dilaksanakan pada hari Rabu hingga Kamis, tanggal 26 hingga 27 Februari 2025 di Favehotel PGC Cililitan, Jakarta.
Diharapkan kegiatan ini dapat menghasilkan materi kampanye yang dapat digunakan secara luas oleh serikat pekerja dalam mengadvokasi transisi yang adil dan berkelanjutan. Dengan keterlibatan berbagai pihak, kesadaran akan pentingnya perlindungan hak-hak pekerja dalam perubahan iklim dapat semakin meningkat dan menjadi bagian dari agenda utama dalam kebijakan transisi energi di Indonesia.
