Bandung Barat, KPonline – Menindak lanjuti hasil survei pasar yang telah di lakukan Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab) Bandung Barat dengan Koalisi 6 Serikat Buruh Serikat Pekerja Kabupaten Bandung Barat menggelar aksi unjuk rasa ke Kantor DPRD Kabupaten Bandung Barat. Selasa (15/10/24).
Dalam aksi kali ini masa memulai aksinya dengan melakukan long march dari Batujajar menuju Kantor DPRD Kabupaten Bandung Barat, yang di awali dari PT. Beton kemudian masa aksi terus bergerak sambil menyisir perusahaan-perusahaan yang terlewati oleh rombongan masa aksi.
Adapun tuntutan dalam aksi kali ini ialah untuk meminta DPRD Kabupaten Bandung Barat merekomendasikan Kenaikan Upah 100% KHL di tahun 2025 atau jika di konversi sekitar 27%.
Selain menuntut kenaikan upah untuk tahun 2025 aksi kali ini juga menutut penegakan hukum ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung Barat, karena masih banyak perusahaan perusahaan yang melanggar normatif di Kabupaten Bandung Barat untuk itu para buruh meminta Pemerintah dan DPRD Kabupaten Bandung Barat untuk bersama – sama turun menindak lanjuti atau memberikan sanksi kepada perusahaan – perusahaan yang nakal.
Lebih lanjut aksi kali ini juga tetap mendesak pemerintah Kabupaten Bandung Barat kepada pemerintah Pusat untuk mencabut Omnibuslaw Undang – undang cipta kerja dan turunan nya yang merugikan buruh. Hilangkan pekerja kontrak, magang ,outsourcing dan buruh harian lepas.
(DAP)
