Samarinda, KPonline – Perubahan zaman membawa tantangan baru bagi dunia ketenagakerjaan. Globalisasi, digitalisasi, dan krisis iklim telah mengubah cara kerja dan struktur industri secara drastis. Para pekerja di berbagai sektor menghadapi ketidakpastian yang semakin besar, mulai dari fleksibilitas tenaga kerja yang kian meningkat, upah yang tidak selalu sebanding dengan kenaikan biaya hidup, hingga ancaman perubahan iklim yang berdampak pada kelangsungan sektor-sektor tertentu.
Dalam situasi yang penuh dinamika ini, dialog sosial menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa kepentingan pekerja tetap diperhitungkan dalam kebijakan ketenagakerjaan. Serikat pekerja sebagai representasi buruh perlu hadir dengan posisi yang kuat, pandangan yang jelas, serta strategi yang matang agar mampu bernegosiasi dengan pengusaha dan pemerintah dalam menentukan arah kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan.
Menyadari pentingnya penguatan peran serikat pekerja dalam forum-forum tripartit, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menyelenggarakan sebuah workshop untuk menyusun pendapat bersama dalam Forum Konsultasi Regional dan LKS Tripartit Daerah. Workshop ini akan berlangsung pada tanggal 20 Februari 2025 di Hotel Diamond, Samarinda, Kalimantan Timur. Kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan serikat pekerja menghadapi dialog sosial dengan pemerintah dan pengusaha secara lebih strategis dan efektif.
Forum Konsultasi Regional dan LKS Tripartit Daerah merupakan wadah formal di mana serikat pekerja, pemerintah, dan pengusaha bertemu untuk membahas berbagai isu ketenagakerjaan. Melalui forum ini, berbagai kepentingan dibahas dan dinegosiasikan, mulai dari kebijakan upah, perlindungan sosial, hingga tantangan akibat perubahan ekonomi dan lingkungan.
Namun, dalam praktiknya, serikat pekerja sering kali menghadapi tantangan besar dalam memperjuangkan kepentingan buruh. Tidak jarang, posisi mereka dalam forum tripartit lebih lemah dibandingkan dengan pemerintah dan pengusaha yang memiliki sumber daya lebih besar serta pengaruh kebijakan yang lebih kuat. Oleh karena itu, serikat pekerja harus datang ke meja perundingan dengan persiapan yang matang, baik dari segi substansi maupun strategi.
Workshop ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi serikat pekerja untuk memperkuat koordinasi antar organisasi, menyusun posisi tawar yang lebih solid, serta merumuskan pendekatan yang lebih efektif dalam menyampaikan aspirasi mereka di forum-forum tripartit. Dengan adanya pandangan bersama yang disusun secara strategis, serikat pekerja akan lebih siap dalam menghadapi tantangan yang muncul dalam negosiasi dengan pemerintah dan pengusaha.
Kekuatan utama serikat pekerja tidak hanya terletak pada jumlah anggotanya, tetapi juga pada sejauh mana mereka mampu membangun argumentasi yang kuat dan taktis dalam menyuarakan kepentingan pekerja.
Workshop ini membahas berbagai strategi yang dapat digunakan oleh serikat pekerja untuk meningkatkan efektivitas dalam negosiasi, di antaranya: (1) Menyusun pendapat bersama tentang isu-isu ketenagakerjaan yang akan dibawa ke forum tripartit, sehingga semua perwakilan serikat pekerja berbicara dalam satu suara yang solid. (2) Menganalisis kebijakan ketenagakerjaan yang sedang berkembang, baik di tingkat nasional maupun regional, untuk memastikan bahwa posisi pekerja dalam negosiasi memiliki dasar yang kuat. (3) Mengidentifikasi tantangan utama dalam dialog sosial, termasuk hambatan yang sering dihadapi serikat pekerja dalam mencapai kesepakatan dengan pemerintah dan pengusaha. (4) Membahas strategi advokasi dan komunikasi agar kepentingan pekerja dapat disampaikan dengan lebih efektif dan mendapat perhatian yang lebih besar dari para pembuat kebijakan.
Selain strategi negosiasi, workshop ini juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas serikat pekerja dalam memahami dan merespons berbagai isu ketenagakerjaan yang berkembang. Dalam era yang semakin kompleks ini, serikat pekerja perlu memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai faktor yang mempengaruhi pasar tenaga kerja, termasuk dampak perubahan iklim, kebijakan investasi, serta perubahan struktur ketenagakerjaan akibat digitalisasi dan otomasi.
Serikat pekerja yang memiliki kapasitas lebih baik dalam menganalisis situasi dan menyusun kebijakan yang berbasis bukti akan lebih mampu beradaptasi dan memperjuangkan kepentingan anggotanya dengan lebih efektif. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas merupakan salah satu fokus utama dalam workshop ini.
Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum bagi serikat pekerja untuk memperkuat posisinya dalam dialog sosial dan memastikan bahwa suara pekerja benar-benar diperhitungkan dalam setiap kebijakan ketenagakerjaan yang diambil. Dengan adanya pendapat bersama yang kuat dan posisi tawar yang lebih strategis, serikat pekerja dapat memainkan peran yang lebih aktif dalam memperjuangkan kebijakan yang lebih berpihak kepada buruh.
Di tengah dinamika ketenagakerjaan yang terus berubah, pekerja tidak boleh hanya menjadi objek dalam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan pengusaha. Mereka harus menjadi subjek yang aktif dalam proses pembuatan kebijakan, dengan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil mencerminkan prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh pekerja.
