Jakarta, KPonline – “Kami memang orang bodoh, tapi kalau dibodoh-bodohi, kami akan melawan,” kalimat ini disampaikan Ketua Forum Kerukunan Nelayan Muara Angke Sarifuddin Baso dalam seminar Jakarta Tolak Reklamasi yang diselenggarakan di Gedung Juang 45, Senin (8/8).
Dalam seminar yang dihadiri ratusan peserta ini, Sarifuddin menceritakan apa yang terjadi di Muara Angke. Sebuah cerita yang menyentuh, langsung disampaikan salah satu korban, tentang dampak buruk yang timbul dengan adanya reklamasi.
Mendengar dia bercerita, kita akan tahu bahwa ini bukan sekedar gerakan menolak Gubernur Ahok yang dilatar belakangi kebencian. Ini adalah sebuah ikhtiar dari masyarakat Jakarta, juga sikap kritis, atas kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil. Kebijakan yang berorientasi pada pemodal dan orang-orang kaya, tetapi menjadi air mata bagi mereka yang terpinggirkan.
“Saat ini banjir di Muara Angke sudah lain,” demikian dia memulai cerita, sebelum panjang lebar menjelaskan.
Sekarang sudah mulai lebih tinggi daripada biasanya. Dengan adanya pasir-pasir ratusan ribu meter kubik untuk mengurug pulau G menyebabkan banjir di pesisir Jakarta Utara. Pengerukan lumpur dan tanah untuk proyek reklamasi juga menyebabkan kerusakan lingkungan. Kapal-kapal numpahin pasir, air keruh, ikan banyak yang mati.
Sejak ada reklamasi, setidaknya ada lima alat tangkap nelayan sudah tidak berfungsi. Misalnya, sodo dan jaring krakat. Sodo adalah alat untuk mencari udang di pinggir pantai, dan jaring krakat adalah jaring yang ditebar di tengah laut kemudian ditarik kepinggir.
Saat ini tempat nelayan mencari ikan di pinggir laut sudah diambil alih oleh reklamasi. Pulau G luasnya 165 H, sedangkan Muara Angke hanya 63 H. Jadi hampir tiga kali luas Muara Angke. Dengan adanya pulau G yang melintang di depan Muara Angke, menyebabkan keluar masuknya kapal nelayan terhambat.
Sudah tidak ada lagi tempat bagi nelayan kecil untuk beroperasi. Sekarang, nelayan harus melaut jauh dari pinggir pantai. Ini menambah beban, karena biaya BBM membengkak. Sudahlah biaya operasionalnya membengkak, penghasilan nelayan berkurang hingga 50%.
Bagi kami, ini bukan reklamasi. Ini adalah pembentukan pulau. Reklamasi seharusnya di pinggir pantai hingga 300 meter dari bibir pantai, misanya untuk menahan agar tidak terjadi abrasi. Kalau ini kita setuju, karena untuk kepentingan umum. Tetapi reklamasi yang saat ini dilakukan menghancurkan kehidupan nelayan. Sementara itu yang akan menikmati hanya orang-orang kaya.
Kami memang orang bodoh, tapi kalau dibodoh-bodohi, kami akan melawan.
Perjuangan kami menang di PTUN. Di DPRD, kami juga menggagalkan Reperda terkait Tata Ruang. Kami ingin menegaskan, nelayan Jakarta menolak reklamasi. Kami ingin hidup tentram. Bukan karena kami ingin mencari kekayaan berlipat-lipat. Kami melaut hanya untuk hidup, agar anak-anak kami bisa sekolah. (*)
