Bekasi,KPonline – Dalam dua hari ngaprak caleg dapil 3, Eko purnomo terus gencar adakan sosialisasi. Desa tambun selatan saat ini yang dijajakinya, Minggu(27/01/2019). Team Sedulur Eko pun tidak mau ketinggalan untuk membantunya dalam agenda tersebut. Sosialisasi yang gencar di lakukan membuat masyarakat merasa dekat dengan sosok Eko Purnomo yang dicalonkan untuk ikut dalam kontestasi politik dibulan april yang akan datang.
Kebersamaan dan kekompakan Team sedulur Eko Purnomo membuat masyarakat sekitar paham akan pentingnya jaminan kesehatan yang harus dimilikinya. Masih minimnya pengetahuan tentang agenda politik khususnya di legislatif, Team Sedulur Eko pun banyak memberikan pengertian akan hal tersebut. Dimana masyarakat setempat cuma sekedar mengetahui agenda politik hanya disaat menjelang pilpres. Begitu juga dengan banyak ditemukannya warga yang masih minim pengetahuannya terkait jaminan kesehatan.
Terkait : Team Sedulur Eko Purnomo Sambangi 3 RW di Jatimulya
Agenda ngaprak saat ini Eko Purnomo merasa banyaknya masyarakat sekitar yang masih belum punya jaminan kesehatan.
“Jangan sampai ketika sudah masuk rumah sakit baru sibuk urus penjaminannya, disatu sisi banyaknya aturan, dan kebijakan tentang kesehatan akan tetapi tidak dibarengi dengan sosialisasi.” ucap Eko dengan nada serius.
Setelah banyak mengetahui pemahaman dari team sedulur Eko Purnomo, masyarakat sekitar menyadari sekaligus mulai menyampaikan keluh-kesahnya, masyarakat sekitar menemukan beberapa kartu jaminan kesehatan yang tidak sinkron dengan data yang dimilikinya. Beberapa masyarakat bertanya tentang ketidaksamaan identitasnya dengan data diri yang dimilikinya.
Baca juga : Team Sedulur Eko Purnomo Sambangi 3 RW di Jatimulya
Irman pun menjelaskan kepada masyarkat saat ditemukan kartu jaminan kesehatan yang tidak sesuai dengan KTP yang dimilikinya.
“Sering kita temukan nama atau tanggal lahir dikartu KIS itu tidak sama, bahkan terkadang kartu tersebut bisa jadi milik orang lain atau sebaliknya.” jelas Irman kepada warga.
“Semua itu bisa diklarifikasi atau diperbaharui dikantor cabang BPJS.” tambah pria yang saat ini masih tercatat sebagai karyawan di salah satu perusahaan di Bekasi.
Banyaknya kartu BPJS dari kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN yang kesannya tidak tepat sasaran. Sebagain masyarakat tidak mampu belum mendapatkan kartu jaminan kesehatan tersebut. Saat ini ada juga kartu PBI APBN yang didanai oleh pemerintah pusat ketika dicek kepesertaannya sudah tidak aktif.
(Jhole)
