Pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 9 April 2014 kemarin, buruh sudah berhasil memenangkan dua Calon Legislatif (Caleg) mereka menuju parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi. Nyumarno, salah satu caleg dari Partai PDI Perjuangan sekaligus rekomendasi dari para buruh, berhasil memperoleh 6092 suara di Daerah Pemilihan (Dapil) VI, urutan terbesar kedua di Partai PDI Perjuangan dapil VI dan dipastikan Lolos menjadi anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Sedangkan satu caleg lain dari buruh, Nurdin Muhidin, juga lolos ke DPRD Kabupaten Bekasi asal dapil 1.
“Kemenangan kami merupakan kado istimewa May Day 2014, khususnya untuk buruh Kabupaten Bekasi,” terang Nyumarno, Kamis (1/5).
Dijelaskan Nyumarto, kado untuk buruh berupa kemenangan dia dan Nurdin merupakan langkah awal bagi perjuangan buruh kedepannya. Dirinya berjanji, ketika menduduki kursi parlemen nanti, dia akan perjuangkan seluruh aspirasi para buruh se-Kabupaten Bekasi.
Kepada Bekasi Ekspress, Nyumarno mengatakan, manusia hidup sehari-hari tidak bisa lepas dari politik. Semua kebijakan yang ada adalah produk politik. Dari urusan terkecil sehari-hari, kata dia, sebut saja harga cabe, pupuk, biaya sekolah, biaya kesehatan, transportasi, dan infrastruktur, semuanya ditentukan melalui kebijakan politik.
Dalam bidang ketenagakerjaan,lanjutnya, misalnya upah, sistem kerja dan hak-hak buruh lainnya, juga produk politik. Oleh karena itu, agar produk kebijakan yang ada berpihak kepada kaum buruh atau rakyat kecil, buruh tak boleh apatis terhadap politik. Atas dasar itulah dirinya memberanikan diri untuk maju sebagai caleg, agar suara buruh dapat didengar serta dituangkan dalam kebijakan yang pro terhadap buruh dan rakyat kecil terutama.
“Tak boleh urusan politik hanya dipasrahkan kepada orang-orang yang tidak kita kenal dan tanpa mandat yang jelas,” tegasnya.
Selanjutnya kata dia, saat ini data yang ada membuktikan hampir 66 persen anggota DPR berasal dari unsur pengusaha dan orang-orang yang dimodali oleh pengusaha. Sehingga agak sulit bagi mereka untuk memperjuangkan hak-hak buruh dan rakyat kecil, dan dipastikan mereka tidak paham persoalan yang dihadapi oleh buruh. Dampaknya, kontrak berkepanjangan, praktek kerja outsourcing yang tidak sesuai Undang-Undang pun merajalela, dan PHK massal tanpa kejelasan hak-haknya.
“Kalau toh kami kaum buruh anti politik dan menganggap politik itu kotor, lantas buruh bersama-sama melakukan boikot terhadap pemilu, maka dapat dipastikan pemilu akan tetap berjalan,” katanya.
Masih kata dia, kalau kaum buruh golput, malah kami sendiri yang rugi karena pemilu yang ada akan menghasilkan orang-orang yang tidak akan mewakili kepentingan buruh, yang juga tidak paham persoalan buruh. Melihat kondisi diatas, tidak ada pilihan bagi kami untuk memulai melakukan terobosan strategi perjuangan baru. Buruh yang selama ini dikenal hanya menggunakan cara perundingan dan aksi ternyata belum menghasilkan hasil yang maksimal. Disamping strategi perjuangan konsep, lobby, dan aksi, saat ini politik juga menjadi salah satu strategi perjuangan kami. Untuk itu, pemilu kali ini buruh memberanikan diri dan menyatakan sikap menambah strategi perjuangan baru dengan berpolitik, kemudian memilih calon yang ditunjuk atau direkomendasikan oleh buruh dan berasal dari buruh yang dapat dikontrol kinerjanya oleh kita bersama.
“Insyaallah kami adalah calon yang kinerja, visi, dan misinya mencerminkan peningkatan kesejahteraan kebutuhan buruh dan rakyat kecil,” pungkasnya
sumber : bekasi express