Australia,KPonline – Partai Buruh Australia mengatakan tidak akan melanjutkan penerapan visa pertanian bila mereka menang dalam pemilihan umum di tingkat federal tanggal 21 Mei mendatang.
Partai Buruh yang sekarang ini menjadi partai oposisi utama akan memperkuat skema visa yang sudah ada, bernama Pergerakan Pekerja Pasifik Australia (PALM), menggantikan visa khusus yang diperuntukkan bagi pekerja di bidang kehutanan, perikanan dan pekerja pertanian yang sudah diumumkan sebelumnya oleh pemerintahan koalisi Liberal/Nasional.
Program visa yang dikenal dengan nama visa pertanian tersebut pada mulanya bertujuan mendatangkan pekerja-pekerja dari kawasan Asia Tenggara namun sejauh ini belum satu pun pekerja yang tiba di Australia.
Partai Buruh mengatakan pemerintah juga akan membayar di muka biaya perjalanan para pekerja asal Pasifik untuk datang ke Australia, mengizinkan pekerja asal Pasifik membawa keluarganya dan bekerja di sini, dan memungkinkan mereka juga mendapatkan status visa permanen.
Menteri Urusan Pembangunan Internasional Bayangan Pat Conroy mengatakan pendekatan baru diperlukan untuk membantu mengurangi kekurangan tenaga kerja di Australia dan juga membina hubungan lebih baik dengan negara-negara Pasifik.
“Visa pertanian pemerintahan sekarang ini tidak berjalan, belum ada satu pun pekerja yang datang di bawah visa pertanian,” katanya.
“Visa itu tidak membantu petani Australia dan gagal membantu masyarakat Australia secara keseluruhan,” kata Conroy.
Pat Conroy berjanji untuk membantu ongkos kedatangan para pekerja, yang akan ditanggung oleh pemerintah Australia sampai sekitar A$300 (sekitar Rp3 juta) yang nantinya akan dibayar oleh para pekerja lewat pajak yang mereka bayarkan.
Visa Pertanian Australia ini semula diumumkan tahun lalu oleh Partai Nasional di sela-sela penandatanganan perjanjian perdagangan bebas antara Inggris dan Australia namun sejauh ini belum ada satu pun pekerja yang tiba.
Visa tersebut dimaksudkan untuk mendatangkan pekerja terampil, semi terampil dan mau pun tidak terampil ke Australia.
Bulan lalu nota kesepahaman sudah dicapai antara Australia dan Vietnam sehingga pekerja dari negara tersebut bisa datang namun aturan mengenai pengaturan pajak bagi pekerja asing untuk bisa bekerja di Australia belum lagi dibicarakan di tingkat parlemen.
Menteri Pertanian Australia David Littleproud mengatakan rencana penghentian visa pertanian oleh Partai Buruh bila mereka menang pemilu “akan menyebabkan meningkatnya biaya hidup bagi seluruh rakyat.”
“Partai Buruh hanya mengganti bungkus skema pasifik yang sudah ada, dan menghilangkan kesempatan bagi pekerja terampil dan semi terampil dari Vietnam,” kata Menteri Littleproud.
Masih belum jelas apakah nantinya pemerintahan Partai Buruh akan menghormati perjanjian yang sudah disepakati dengan Vietnam.
Pat Conroy mengumumkan niat Partai Buruh tersebut dalam kunjungan ke Darwin, di mana partai oposisi ini mengukuhkan niat dana A$500 juta bagi inisiatif mendatangkan pekerja dari kawasan Pasifik dan Timor Leste.
Para petani sejak sebelum pandemi sudah mendesak adanya visa khusus di bidang pertanian guna mengisi kurangnya pekerja di sektor pertanian.
Ketua Federasi Petani di negara bagian Victoria Emma Germano mengatakan Partai Buruh tidak berkonsultasi dengan kelompok petani utama mengenai kebijakan terbaru tersebut.
“Bila ini posisi yang sudah kita tunggu-tunggu selama dua tahun, rasanya ini sangat mengecewakan,” katanya.
“Sepertinya kita akan meningggalkan Visa Pertanian dan memperbaiki dan mempercantik skema Pasifik.”
Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) mengatakan lebih dari 50 ribu pekerja di Pasifik sudah menjalani pemeriksaan awal untuk bisa bergabung dengan skema PALM. (ABC News)
