Purwakarta,KPonline – Ketua Exco Partai Buruh Kabupaten Purwakarta, Wahyu Hidayat menilai Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Disnakertrans) setempat tidak becus dalam menangani jumlah pengangguran.
Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Purwakarta 2022, tercatat sebanyak 118.770 orang atau 10,7 persen dari total penduduk Purwakarta menganggur. Mereka adalah pengangguran terbuka yang tidak sama sekali bekerja atau sedang mencari pekerjaan.
“Secara khusus Pemda Purwakarta melalui Disnaker belum mampu mengurangi pengangguran. Dinas tersebut belum memiliki perhatian khusus bagi penanggulangan angka pengangguran,” kata Wahyu, Senin (14/11).
Selain masalah tingginya pengangguran, Partai Buruh juga menyoal banyaknya masalah di Disnakertrans Purwakarta. Mulai dari Rapat Tripartite antara Buruh, Pemerintah dan pengusaha yang belum bisa dilaksanakan hingga masalah pungli ketenagakerjaan.
“Diduga, pemerintah hanya mendengarkan secara sepihak masukan-masukan dari pengusaha yang tentunya berfikir bagaimana dengan modal sekecil-kecilnya tapi dapat untung sebesar-besarnya,” ujar Wahyu.
Kata Wahyu, hingga saat Ini Disnakertrans Purwakarta belum memiliki konsep upaya perlindungan pekerja atau calon pekerja lokal. Dinas juga belum melakukan sosialisasi yang menyatakan bahwa buruh Purwakarta itu kompetitif dan beretos kerja lebih baik dari daerah lain.
“Belum bisa mengatasi pungli baik internal maupun eksternal perusahaan-perusahaan saat proses rekruitment,” timpalnya
Disnakertrans mestinya dapat mendorong peningkatan serapan lapangan pekerjaan di masyarakat. “Kalau hanya penciptaan lapangan pekerjaan, jaman Belanda ada kerja rodi, jaman Jepang ada romusha. Kerja rodi itu sesungguhnya dibayar sama Belanda. Kalau kerja hanya cukup buat makan ibaratnya, bagaimana bisa menghidupkan perputaran perekonomian dengan lebih maksimal?” Pungkasnya ( rmo )
